KNTI: Sebagian Besar Nelayan Kecil Tak Nikmati Subsidi BBM

Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Dani Setiawan, mengatakan lebih dari 1.400 nelayan di lima kota kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi. Mereka, kata Dani, terpaksa membeli mahal harga seliter solar.


“Tak ada minyak bersubsidi di SPBU di wilayah mereka. Mereka terpaksa membeli minyak dari pengecer,” kata Dani dalam diskusi online bertajuk pemulihan ekonomi nasional nelayan dalam menghadapi Covid-19 dan Akses Nelayan terhadap BBM Subsidi, Senin, 27 Juli 2020.

Angka ini, kata Dani, adalah hasil survei Koalisi Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan (Koalisi Kusuka Nelayan) di lima daerah, yakni Gresik, Jawa Timur; Semarang, Jawa Tengah; Medan, Sumatera Utara, Aceh, dan Lombok Timur.

Menurut Dani, salah satu penyebab kesulitan ini adalah ketidakmampuan nelayan mengakses surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Kondisi ini dialami sekitar 78 persen nelayan yang disurvei, atau sekitar 1.600 orang.

Penyebab lain, kata Dani, adalah tidak ada identitas khusus nelayan, seperti Kartu Kusuka atau kartu nelayan, untuk mengakses program-program perlindungan sosial yang disediakan oleh pemerintah, termasuk BBM bersubsidi dan bantuan sosial selama covid-19.

Dari survei itu, kata Dani, diketahui pula bahwa nelayan tidak mendapatkan bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial dari pemerintah kabupaten/kota, atau bantuan sosial desa. Dari 2,068 nelayan, hanya 12 persen nelayan mendapatkan bantuan sosial desa selama pandemi.

30 persen nelayan menerima PKH dan sekitar 1.400 lebih nelayan mengaku tidak menjadi penerima PKH. Jenis bantuan yang paling banyak didapatkan oleh nelayan tradisional kecil adalah subsidi listrik.

I Ketut Gede Aryawan, Kepala Sub Direktorat Pengaturan BBM-BPH Migas, menyampaikan bahwa pada 2020, BPH Migas menyalurkan kuota JBT (minyak solar) sebesar 15.310.000 kiloliter.

Minyak itu disalurkan kepada PT Pertamina (Persero) sebesar 15.076.000 kiloliter, PT AKR Corporindo, Tbk. sebesar 234.000 kiloliter. Dari kuota tersebut, sebagian besar diperuntukkan pada sektor transportasi. Selebihnya disalurkan ke sektor nontransportasi, satu di antaranya adalah kelautan.

I ketut pemerintah mengalokasikan jumlah minyak yang cukup untuk kebutuhan nelayan nelayan tradisional. Namun , jika dilihat dari realisasi penyaluran JBT (solar), dari kuota yang diberikan kepada nelayan, I Ketut mengakui hanya seperempat yang berhasil diserap nelayan atau usaha perikanan.

Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah, menyatakan nelayan juga merasakan dampak pandemi corona. Terutama nelayan kecil dan menengah. Aktivitas nelayan, kata Luluk, praktis terhenti. Akses pasar juga mengalami masalah, terutama buat para petambak tradisional karena pakan juga pernah dimainkan oleh pedagang besar dengan adanya kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Menurut Luluk, mengutip hasil survei di Jawa Tengah, nelayan di daerah itu tidak menikmati subsidi BBm. Bahkan, mengutip pejabat terkait, Luluk mengatakan bahwa BBM bersubdisi ini dikuasai preman.

Instrumen negara saja hanya menyatakan cukup tahu dan tidak ada tindakan. “Lalu apa yang bisa dilakukan oleh nelayan? Apakah BPH Migas mengetahui itu kuota yang melimpah tetapi terjadi kesenjangan antara kuota dan serapannya. Ini penting karena menyangkut akuntabilitas, transparansi dan trust (kepercayaan),” kata Luluk.

Luluk menegaskan bahwa negara seharusnya hadir. Jangan sekadar membanjiri nelayan dengan regulasi, perizinan dan rekomendasi. Nelayan, kata Luluk, butuh subsidi yang bisa dirasakan langsung. “Harus ada upaya untuk memperkuat posisi nelayan. Jangan sampai subsidi BBM dijarah preman atau mereka yang tidak berhak,” kata Luluk.