KPK Tahan Orang Kepercayaan Bupati Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Eryck Armando Talla. Pria ini terlibat dalam kasus gratifikasi yang melibatkan Rendra Kresna, Bupati Malang.


Eryck adalah orang kepercayaan Rendra. Dalam keterangan tertulis yang diterima rmolaceh.id, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Eryck diduga terlibat dalam bidang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Eryck akan menjalani masa penahanan sampai 18 Agustus 2020 di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan Rendra telah divonis bersalah terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan pemerintah Kabupaten Malang.

Selain kasus suap, Rendra terjerat kasus lainnya yakni dugaan penerimaan gratifikasi. Rendra diduga menerima uang untuk membayar utang dana kampanye yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Perkara ini bermula pada 2010. Setelah Rendra terpilih sebagai Bupati Malang, dia meminta Eryck mengatur pengadaan barang dan jasa dalam lelang elektronik di lingkungan Kabupaten Malang. Praktik ini dilakukan sejak 2011 sampai 2013.

Atas perintah Rendra, Eryck juga mengumpulkan dan diduga menerima fee dari para
pemenang lelang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun 2011 dan 2012. Dalam penyidikan, ditemukan sejumlah fakta yang didukung dengan alat bukti, berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik, kejahatan tersebut.

Eryck diduga mengumpulkan fee dari proyek yang diaturnya berkisar 7 persen hingga 15 persen. Total yang uang yang dikumpulkan Eryck mencapai Rp7,1 miliar. Dia dijerat dengan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Untuk itu KPK mengingatkan untuk seluruh kepala daerah, agar tetap memegang teguh janji dan sumpah jabatan selaku kepala daerah dengan tidak melakukan praktek dan perilaku yang koruptif dengan kewenangan yang dimilikinya,” kata Firli.