Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat merilis 68,8 persen masyarakat tidak yakin terhadap efektivitas vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini membutuhkan kerja keras pemerintah untuk meyakinkan pemerintah masyarakat untuk divaksin.
- Kini, Vaksinasi Massal Covid-19 Didominasi Suntikan Dosis Boster
- Percepat Kekebalan Komunal, Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Maksimalkan Vaksinasi
- Gubernur Sebut Antusiasme Suntik Vaksin di Aceh Tinggi
Baca Juga
Kepala Balitbang DPP Partai Demokrat Tomi Satryatomo mengatakan bahwa survei nasional Kemenkes, September tahun lalu, menemukan sekitar 34 persen responden ragu-ragu dan tidak mau divaksinasi.
“Sekarang survei Balitbang Demokrat dan survei Balitbang Kompas juga menemukan tren serupa. Jangan sampai masyarakat makin ragu,” kata Tomi dalam keterangan tertulis, Senin, 25 Januari 2021.
Tomi mengatakan ketidakyakinan ini didorong oleh ketidaktahuan responden terhadap keamanan vaksin dan kemampuan (efikasi) vaksin dalam menanggulangi virus Covid-19. Ada 65 persen responden yang mengaku tidak tahu apakah vaksin yang saat ini disediakan oleh pemerintah aman untuk digunakan.
Sedangkan 55,1 persen responden saat ini tidak tahu apakah vaksin yang dibeli pemerintah saat ini, bisa mencegah virus covid-19. M Jibriel Avissena, Deputi Riset & Survei Balitbang DPP Partai Demokrat, mengungkapkan faktor ketidaktahuan ini dominan muncul saat responden ditanya merek vaksin apa yang lebih efektif dalam mengatasi virus covid-19.
70,7 persen responden menjawab tidak tahu merek apa yang lebih efektif. Untuk responden yang mengetahui merek apa yang lebih efektif, bagian terbesar responden (16,1 persen) memilih merek vaksin Pfizer Inc & biotech. Sedangkan vaksin yang dibeli pemerintah Indonesia saat ini, Sinovac, berada pada posisi selanjutnya, dipilih oleh 6,6 persen responden.
Pemerintah pun masih memiliki pekerjaan rumah cukup besar, menurut Jibriel, mengingat masih ada 26,5 persen responden yang tidak tahu atau merasa pemerintah belum membeli vaksin covid-19.
Firdza Radiany, praktisi komunikasi yang juga inisiator jejaring Pandemic Talks, mengingatkan pemerintah untuk tidak lagi memilih-milih informasi untuk dikonsumsi masyarakat. Tindakan menutup-nutupi sebagian akses infromasi ini menyebabkan masyarakat tidak tahu situasi yang sebenarnya.
Firdza juga menyoroti tingginya penolakan kalangan tenaga kesehatan untuk divaksin. Firdza mengatakan perlu edukasi yang lebih baik. “Jangan sampai ruang komunikasi vaksinasi ini diambil alih oleh akun-akun konspirasi,” kata Firdza.
Dokter Aryoseno Hindarto, Kepala Biro Kesehatan DPP Partai Demokrat, mengungkapkan masih terjadi kebingungan di antara para tenaga kesehatan tentang tata laksana vaksin. “Jangan sampai tenaga kesehatan yang sudah yakin menjadi ragu-ragu, karena proses pendaftarannya tidak selalu mudah.”
Survei nasional Persepsi Publik Mengenai Vaksin Covid-19 dilaksanakan secara daring oleh Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat pada tanggal 21-28 Desember 2020, untuk mendapatkan gambaran mengenai pemahaman masyarakat terkait vaksin.
Total sampel akhirnya sebesar 1.000 responden, dengan proporsi sampel mendekati proporsionalitas populasi untuk jenis kelamin, usia, dan provinsi tempat tinggal. 
- Maju DPR RI, HT Ibrahim Janji Perjuangkan Petani-Nelayan hingga Syariat Islam
- Beredar Postingan mengatasnamakan Partai Demokrat, Firdaus: Itu Bohong dan Fitnah
- Lima Bacaleg Demokrat DPRK Banda Aceh Ajukan Perubahan Nama
