Aceh Selatan Implementasikan Sistem Informasi Manajemen Keuangan 

Priyanta Eka Nugraha dan Syamsul Bahri, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Foto: Dokumentasi BPKP Aceh
Priyanta Eka Nugraha dan Syamsul Bahri, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Foto: Dokumentasi BPKP Aceh

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan siap meneruskan prestasi perolehan opini WTP atas laporan keuangan 7 kali berturut-turut. Untuk itu, pemerintah kabupaten berkolaborasi dengan BPKP Aceh menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (FMIS) untuk mendukung penataan dan pelaporan APBD 2022.


Hal tersebut disampaikan Syamsul Bahri, Kepala Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan, di sela-sela acara Workshop Implementasi FMIS Kabupaten Aceh Selatan, kemarin. Acara di laksanakan di aula Bappeda Kabupaten Aceh Selatan. 

Menanggapi hal tersebut, perwakilan BPKP Aceh menyatakan siap membantu menuntaskan, menjaga kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan 2022 serta layanan pengawasan lainnya. 

“Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat menjadi bagian pengendalian intern di Pemda, yang nantinya terintegrasi sebagai sistem pengawasan,” kata Priyanta Eka Nugraha, Korwas APD 2 Perwakilan BPKP Aceh, dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 Juni 2022. 

Hari ini, BPKP Aceh, berkolaborasi dengan Inspektorat Aceh, menggelar acara validasi reviu PAPBJ. Acara ini melibatkan 24 Inspektorat dari seluruh Aceh. Acara ini bertujuan melakukan validasi hasil reviu Inspektorat atas penyerapan APBD dan pengadaan barang /jasa triwulan II Tahun 2022. 

“Agar diperoleh ketepatan, keakuratan informasi dan rekomendasi yang disampaikan,” tambah Priyanta. 

Dalam kesempatan itu, Inspektorat Aceh menyampaikan arahan bahwa agar tim Inspektorat berperan aktif menjaga validitasi dan keakuratan data realisasi, agar tidak ada distorsi informasi bagi Kepala Daerah saat mengambil kebijakan penyerapan APBD Tahun 2022. 

Dengan laporan hasil reviu ini, Kepala Daerah dapat memantaui realisasi penyerapan anggaran TA 2022 setiap triwulannya. Dalam acara ini, BPKP juga menyampaikan amanat Menteri Keuangan agar Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban kepada Pemerintah Pusat tentang Sisa BOS TA 2011 segera menindaklanjuti dengan pengembalian uang itu ke kas negara.