AHY Perintahkan Seluruh Kader Partai Demokrat untuk Berbagi

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, kemarin malam, mengeluarkan instruksi kepada para kader untuk melakukan kegiatan Gerakan Nasional Partai Demokrat Peduli dan Berbagi.


Instruksi Ketua Umum Nomor 03 ini merupakan lanjutan dari Instruksi Ketua Umum Nomor 01 tentang Gerakan Nasional “Demokrat Lawan Corona” dan Nomor 02 tentang Utamakan Keselamatan Diri saat melaksanakan kegiatan Gerakan Nasional “Demokrat Lawan Corona”.

"Di tengah suasana Ramadhan yang penuh berkah ini, mari kita wujudkan spirit Islam Rahmatan lil Alamin dengan sikap dan laku politik yang nasionalis dan religius kepada semua pihak, termasuk saudara-saudara umat agama lainnya," kata AHY.

Esensinya, kata AHY, meskipun berbeda agama, seluruh warga negara harus tetap menjunjung tinggi nilai persaudaraan, ukhuwah wathaniyah, dan juga persaudaraan dalam kemanusiaan.

AHY meminta para kader untuk melaksanakan identifikasi kelompok masyarakat yang terdampak Wabah Covid-19 secara sosial dan ekonomi, termasuk anak-anak yatim piatu, masyarakat kurang mampu, lansia, dan kelompok disabilitas, terutama yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah setempat.

"Hal ini ditujukan untuk memudahkan pendistribusian bantuan sosial secara cepat dan tepat sasaran," terang AHY.

Lebih lanjut AHY menginstruksikan untuk melakukan pengumpulan dana secara swadaya dan kebutuhan sembilan bahan pokok sesuai kemampuan masing- masing.

Jenis dan variasi bantuan, kata AHY, juga disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan di daerah masing-masing. Pendistribusiannya dilakukan secara adil dan merata sesuai dengan hasil pemetaan kelompok masyarakat sebelumnya.

Tidak lupa AHY meminta para kader tetap mengutamakan keselamatan diri saat melaksanakan kegiatan Gerakan Nasional Demokrat Peduli dan Berbagi.

Khusus kepada Ketua Fraksi PD DPR-RI, Ketua Fraksi PD DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, AHY meminta agar membantu pemerintah untuk melakukan dua hal, pertama melakukan realokasi anggaran dan prioritas pembiayaan yang diperlukan untuk membantu kelompok masyarakat yang terdampak dan mendorong pemulihan perekonomian negara.

“Kedua, mengawasi penggunaan anggaran dan pendistribusian bantuan pemerintah pusat dan daerah agar tepat sasaran, transparan dan akuntabel, sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara, undang-undang dan peraturan yang berlaku,” kata AHY.