AHY Sebut Ada Upaya Orang Dekat Jokowi Ambil Alih Partai Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifky Harsya. Foto: Ist.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Sekjen Partai Demokrat Teuku Rifky Harsya. Foto: Ist.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, mengatakan telah terjadi upaya politik yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Hal ini, kata AHY, mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.


“Saya ungkapkan ini karena hal ini cukup serius. Cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas,” kata AHY dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Januari 2021.

AHY mengatakan pimpinan Partai Demokrat perlu memberikan penjelasan resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Menurut kesaksian dan testimoni banyak, kata AHY, gerakan “kudeta” ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

AHY juga menyebut gerakan ini mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, kata AHY, mereka tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas “praduga tak bersalah” menyikapi masalah ini.

Untuk mendapatkan kejelasan, AHY menyurati Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi hal tersebut. permintaan itu disampaikan AHY pagi tadi. AHY mengatakan upaya pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional itu harus jadi pembelajaran. Bukan tidak mungkin hal yang sama akan dialami oleh partai politik lain. 

AHY juga mengatakan pada 10 hari lalu, DPP Partai Demokrat menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader, baik di tingkat pusat hingga ke cabang, tentang manuver politik segelintir kader dan bekas kader Demokrat. AHY mengatakan hal itu melibatkan pihak eksternal partai yang dilakukan secara sistematis.

AHY mengungkapkan bahwa pelaku gerakan ini terdiri dari lima orang. Satu orang merupakan kader Partai Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 bekas kader yang 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang keluar dari partai 3 tahun lalu. Sedangkan sosok nonkader adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan. 

“Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat,” kata AHY.

Ajakan dan permintaan dukungan itu disampaikan lewat panggilan telepon atau pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang.

Mereka, kata AHY, berencana menggelar kongres luar biasa. Saksi mengatakan untuk memenuhi persyaratan menggelar KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang pemegang suara. Mereka yang mau ikut dalam gerakan ini akan mendapatkan uang uang dalam jumlah yang besar.

AHY mengatakan pelaku merasa yakin gerakan ini sukses. Bahkan mereka mengklaim mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya. AHY berkeyakinan cara-cara yang tidak beradab ini tidak mungkin dilakukan oleh para pejabat negara. 

“Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian,” kata AHY.

DPP Partai Demokrat menghidu gejala ini sejak sebulan lalu. Awalnya, kata AHY, mereka menganggap ini adalah urusan kecil yang dapat diselesaikan secara internal. Namun sejak ditemukan indikasi keterlibatan pihak eksternal dari lingkar kekuasaan, yang masuk secara beruntun pada pekan lalu, maka DPP melakukan penyelidikan secara mendalam.

Awalnya, kata AHY, pihaknya tidak begitu saja mempercayai nama tokoh yang dilaporkan oleh kader Demokrat itu. Apalagi posisi yang sedang dia emban saat ini dan faktor latar belakangnya. Tetapi, ungkap AHY, lebih dari delapan saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung rencana-rencana mereka mengambil alih Partai Demokrat. 

AHY menegaskan bahwa pengurus Partai Demokrat akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai. Dalam upaya mempertahankan hal tersebut, AHY menegaskan Partai Demokrat akan menempuh langkah yang sesuai dengan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika.

“Tentu kami akan bersikap tegas. Namun, insya Allah, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban, bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional,” kata AHY.