Ajukan Praperadilan, Bekas Kadis PUPR Aceh Minta Nama Baiknya Dipulihkan

Fajri. Foto: AJNN.
Fajri. Foto: AJNN.

Bekas Kepala Dinas PUPR Aceh, Fajri, mengajukan praperadilan atas penetapan dirinya oleh Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai tersangka koruptor pembangunan jembatan Kuala Gigieng Pidie. Praperadilan ini diajukan Fajri ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.


Praperadilan diajukan pemohon, Fajri pada Rabu 12 Januari 2022 nomor perkara Pid.Pra/2022/PN Bna dengan Termohon Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh. Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Banda Aceh, Fajri beralasan dia menemukan beberapa kejanggalan atas penetapan status tersangka tersebut. 

Selain itu, Fajri juga mempertanyakan dua surat perintah (Sprindik) yang di terbitkan oleh termohon Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh yakni Sprindik Nomor: Print-04/L.1/Fd.1/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 dan Sprindik Nomor: Print-08/L.1/Fd.1/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021. 

Fajri menilai sprindik ganda yang dilakukan oleh termohon menimbulkan ketidakpastian hukum bagi dirinya. Selain itu, kejaksaan juga juga tidak menyampaikan pemberitahuan penyidikan kepada dirinya lewat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). 

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015, kata Fajri, SPDP wajib diserahkan bukan hanya kepada jaksa penuntut umum, melainkan juga terlapor. Penyidik wajib menyerahkan SPDP tersebut, baik kepada penuntut umum maupun terlapor, paling lambat tujuh hari. 

“Tidak satu pun dari Sprindik yang dikeluarkan oleh Termohon diberitahukan kepada pemohon dalam bentuk SPDP,” tulis Fajri. 

Atas dasar itu, Fajri memohon majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menyatakan bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah. Fajri meminta hakim menyatakan secara hukum Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Nomor: PRINT-04/L.1/Fd.1/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 juncto Nomor: PRINT-08/L.1/Fd.1/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021 tidak sah. 

Fajri juga meminta pengadilan memerintahkan kejaksaan untuk segera menghentikan penyidikan beserta segala upaya paksa yang meliputi atas nama Pemohon dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jembatan tahap II Kuala Gigeng, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie. 

Pengadilan juga diminta untuk memerintahkan kejaksaan memulihkan nama baik pemohon melalui surat kabar yang ditentukan dan ditunjuk oleh pengadilan. Serta memulihkan hak-haknya baik dalam kedudukan, kemampuan, harkat, dan martabatnya.