Akademisi Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Zulfata, menilai pencairan dana hibah sebanyak Rp 9 miliar lebih kepada organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, dan mahasiswa, oleh Gubernur Aceh mendudukkan sejumlah organisasi itu dalam posisi sulit.
- Pilkada Abdya, PAN Usung Pasangan Said Syamsul dan Safaruddin
- Ketua Bawaslu Melantik Lima Anggota Panwaslih Aceh yang Baru
- Nonton Film Porno saat Sidang, Anggota DPR Harus Disanksi Etik Berat
Baca Juga
Saat memutuskan untuk memberikan bantuan sosial kepada lembaga-lembaga itu, Gubernur Aceh seolah-olah menggulirkan bola panas kepada mereka. Dan organisasi itu perlu menjawab posisi pragmatisme dan integritasnya.
“Terlepas dari sisi legalitas, bukan berarti kucuran dana hibah tersebut tidak boleh disorot oleh publik,” kata Zulfata kepada Kantor Berita RMOLAceh, Ahad, 17 Januari 2021.
Penulis Buku Agama dan Politik (Agapolisme) ini juga menilai Pemerintah Aceh seyogianya mengalokasikan anggaran daerah untuk mendongkrak perekonomian. Terutama dalam memberikan jaring pengaman masyarakat yang terjepit karena Covid-19.
Menurut Zulfata, organisasi itu bukan bagian dari kelompok masyarakat yang terjepit karena Covid-19. Masih banyak kelompok lain yang membutuhkan, namun hingga saat ini belum juga tersentuh bantuan dari pemerintah.
Untuk menunjukkan bahwa organisasi penerima tidak mati suri setelah menerima dana hibah, Zulfata meminta mereka memberikan alasan yang terukur dan bukti penggunaan anggaran. Apakah dana itu memang digunakan untuk membantu kelompok masyarakat, seperti tertulis dalam surat hibah itu, atau malah digunakan untuk kepentingan pribadi-pribadi dalam organisasi.
Zulfata mengajak semua aktivis di Aceh mengedepankan nurani. Mereka diminta untuk tidak mudah tergoda oleh peng grik yang melumpuhkan nalar dan sisi kritis. Generasi muda Aceh, kata dia, jangan salah langkah yang menjadi beban di masa depan karena gagal fokus dan tergoda dana hibah.
“Organisasi-organisasi penerima itu masih memiliki tenaga lebih untuk mandiri dan berdikari. Jika mereka salah arah atau keliru dalam mempergunakan dana tersebut, ini menjadi pertanda bahwa elemen sipil di Aceh akan mati suri,” kata Zulfata. 
- Ingin Kembangkan Pariwisata Jadi Alasan Teuku Rahmad Iqbal Mundur dari Garda Pemuda Nasdem Aceh
- Koalisi NGO HAM Sebut Solusi Pilkada 2022 Ada Pada Gubernur Aceh
- Ali Buka Suara Soal Pergantian Direktur Utama PT PEMA
