Banyak warga Myanmar yang tidak menyadari peristiwa kudeta militer yang dilakukan terhadap pada pemerintahan Aung San Suu Kyi, kemarin. Aktivitas warga di negara itu usai penahanan sejumlah politikus di Myanmar berjalan normal.
- Presiden Peru Digulingkan dan Ditangkap Atas Tuduhan Pemberontakan
- Dewan Kehormatan Partai Demokrat Pecat 7 Kader Terlibat Kudeta
- Subur Tegaskan Dukungan terhadap Kepengurusan Partai Demokrat di Bawah Kepemimpinan AHY
Baca Juga
"Banyak dari mereka tidak mengetahui kudeta militer. Mereka sedang dalam perjalanan untuk bekerja," kata Lynn dalam catatan suara ke meja redaksi Anadolu Agency di Ankara, seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa, 2 Februari 2021.
Para pekerja, kata Lynn, menunggu majikan mereka datang ke toko atau menunggu di luar pusat perbelanjaan. Namun banyak majikan yang tidak muncul karena saat kudeta itu terjadi, sekitar pukul 05.00 waktu setempat, hingga tengah malam, saluran telekomunikasi di negara itu diputus.
“Hal pertama yang mereka perhatikan adalah pernyataan militer tentang kudeta tersebut. Hal kedua adalah pernyataan di halaman resmi NLD," kata Lynn.
Win Htein, pelindung partai yang berkuasa, meminta orang-orang untuk turun ke jalan dan melawan tanpa kekerasan. Versi palsu dari pernyataan tersebut beredar di media sosial, bagaimanapun, telah menciptakan kebingungan.
"Orang-orang percaya pernyataan itu bisa dibuat-buat, upaya militer untuk memicu kerusuhan, konfrontasi," kata Lynn. Lynn juga berbagi informasi bahwa rapat umum pro-militer juga diselenggarakan untuk "merayakan kudeta."
Lynn menyebut militer Myanmar menciptakan situasi di mana kelompok-kelompok pro-militer dan pro-NLD saling berhadapan. Tetapi pimpinan NLD secara konsisten menyerukan kepada orang-orang untuk tidak menanggapi dengan cara kekerasan, melainkan bertindak menurut hukum.
Militer, setelah beberapa hari ketegangan yang meningkat dengan pemerintah sipil, mengumumkan keadaan darurat satu tahun dengan menahan Presiden Myanmar Win Myint, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, dan anggota lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa.
Pihak militer mengatakan, alasan mereka melakukan intervensi akibat dari kecurangan pemilu 8 November, yang menghasilkan kemenangan telak bagi NLD.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Myanmar untuk tetap tenang, waspada. “Terus cermati perkembangan situasi keamanan serta meminimalisir kegiatan non-essensial di luar rumah," imbau Kemlu.
Kemlu menuturkan pihak Kedutaan Besar RI di Yangon juga telah menyampaikan imbauan serupa. Saat ini KBRI Yangon juga sedang melakukan komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia. Sejauh ini, para WNI di Myanmar dalam keadaan sehat dan aman.
Kemlu juga memberikan hotline KBRI Yangon, yaitu +95 9503 7055, dan hotline perlindungan WNI Kemlu +62812-9007-0027. WNI yang tercatat menetap di Myanmar sekitar 500 orang. Mereka mayoritas bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen, dan anak buah kapal (ABK). 
- Kemenlu Diminta Pulangkan Dua Nelayan Aceh yang Hanyut ke Malaysia
- Penyelundup Imigran Rohingya ke Aceh Dibayar Rp 14 Juta
- Komisi I DPRA Surati Menlu Terkait Nelayan Aceh yang Ditahan di Thailand
