Ambigu Pilkada Partai Politik Nasional

Bendera partai politik di Aceh menjelang pemilihan umum. Foto: ist.
Bendera partai politik di Aceh menjelang pemilihan umum. Foto: ist.

Sejumlah partai politik nasional dan lokal sepakat pelaksanaan Pilkada Aceh digelar pada 2022 mendatang. Mereka juga sepakat pelaksanaan Pilkada tersebut dilangsungkan dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).


"Sikap Gerindra sudah jelas bahwa Pilkada Aceh tetap digelar pada 2022. Kami sepakat semua (pimpinan parpol), saya rasa yang gak hadir pun sepakat semua Pilkada Aceh 2022," kata Ketua DPD Partai Gerindra Aceh, TA. Khalid di Banda Aceh, Senin, 15 Februari 2021.

Hal yang sama juga dikatakan Ketua DPW partai NasDem Aceh, Zaini Djalil. Ia menyatakan partainya sangat siap bahwa pergelaran Pilkada Aceh serentak tetap pada 2022. Hal ini, kata Zaini merujuk pada UUPA sebagai bentuk kekhususan Aceh.

"NasDem setuju pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2006 khususnya berkaitan dengan Pilkada 2022. Setuju tidak setuju, Pilkada Aceh 2022 dari partai politik setuju," kata Zaini.

Kemudian, Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh, Tgk Amri M. Ali juga menyatakan hal yang sama. Partainya juga ingin serta sependapat terkait Aceh tetap harus melaksanakan Pilkada pada 2022. "Semua sudah menyatakan ingin dan setuju serta sependapat sepakat pilkada 2022.”

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh, secara tegas menerangkan bahwa pihak-pihak terkait harus bisa meyakinkan pemerintah pusat terkait pelaksanaan Pulkada 2022 yang berlandaskan UUPA. 

"Berkali-kali saya dengan narasi sangat miskin menyampaikan bahwa kita enggak berbicara kepentingan nasional, namun kita bicara untuk kepentingan Aceh, bahwa memang Pilkada harus dilakukan tahun 2022," kata Bendahara Umum PAN Aceh, Irfannusir Rasman.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris DPW Partai Bulan Bintang (PBB), Zulmahdi. Ia mengatakan partai siap mendukung pelaksanaan Pilkada Aceh pada 2022. Oleh karena itu, partainya meyerahkan semuanya kepada partai lainnya di Aceh.

"Kami konkrit saja dari PBB karena juga kami walaupun partai sudah lama tetapi kami sadar diri tidak punya juga kursi di DPR RI. Jadi kami menyerahkan ini semua kepada kawan-kawan (pimpinan parpol) sekalian," ujar Zulmahdi.

Namun tak satupun dari pengurus partai politik nasional tersebut yang berani meminta pengurus pusat mereka untuk mengeluarkan pernyataan yang sama terkait Pilkada 2022. Sikap yang ditunjukkan oleh pengurus partai-partai nasional di Aceh tidak sejalan dengan sikap pengurus pusat. 

Praktis hanya pengurus pusat Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang mendukung pelaksanaan Pilkada 2022. Di Jakarta, beberapa waktu lalu, Fraksi Partai Demokrat di DPR RI memberikan jaminan kepada Ketua Komisi I DPR Aceh untuk memperjuangkan Pilkada 2022. 

Muslim, yang merupakan anggota DPR RI Dapil Aceh, menegaskan bahwa Partai Demokrat, atas arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Rifky Harsya (TRH), serta dukungan penuh Ketua Fraksi Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono (EBY), konsisten menjaga dan mengawal kekhususan Aceh.