Anak Aceh Menjaga Borneo

Sebagai seorang pegawai negeri, tak ada yang lebih disyukuri Subhan ketimbang memiliki seorang atasan yang memiliki integritas. Bagi dia, integritas adalah hal yang tak bisa ditawar-tawar, dan atasannya memberikan dukungan besar terhadap hal itu.


“Saya adalah orang yang beruntung memiliki atasan yang memahami karakter saya dalam bekerja. Padahal, awalnya, dia bukan orang Gakkum,” kata Subhan kepada rmolaceh.id, Kamis, 22 Oktober 2020. Dia yang disebut Subhan adalah Direktur Jenderal Gakkum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rasio Ridho Sani.

Subhan adalah Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Wilayah Kalimantan. Jabatan ini diembannya sejak 30 Desember 2016, setelah dia bertugas sebagai Plt Kepala Bidang KSDA Wilayah II Padang Sidempuan dan Kepala Bidang KSDA Wilayah II Pematang Siantar, di Sumatera Utara.

Bekerja di Kalimantan sebagai seorang aparatur pengamanan dan penegakan hukum bukan perkara mudah. Selain banyak tantangan, Borneo juga menawarkan banyak godaan. Pulau ini adalah surga bagi perusahaan tambang dan kayu. Pelaku di dua sektor ini kerap menabrak-nabrak aturan lingkungan hidup dan kehutanan.

Namun sejak menginjakkan kaki di Kalimantan, tak ada yang berubah dari Subhan. Jebolan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan Tengku Chiek Pante Kulu ini tetap orang yang sama. Dia tidak suka neko-neko. Dia tidak mencari-cari kesalahan. “Sepanjang memenuhi unsur, perkara itu akan kita bawa ke pengadilan,” kata Subhan.

Orang akan marah saat dipaksa mengaku salah. Sebaliknya, orang akan sadar saat diproses atas kesalahannya; akan hukuman yang ditimpakan kepadanya. Ini yang selalu dipegang Subhan sejak dia pertama kali meniti karier sebagai rimbawan.

Selama bertugas di Kalimantan--di pulau itu terdapat lebih dari 100 perusahaan tambang batubara dengan luas hutan mencapai 40 juta hektare--Subhan terlibat dalam 224 operasi penertiban. 168 kasus di antaranya berhasil dibawa ke pengadilan, seperti kasus tambang ilegal di Tahura Bukit Soeharto dan Ketapang, Kalimantan Barat; kasus illegal logging di Kalimantan Barat, dan pembalakan liar di Kalimantan Timur pada Desember 2019.

Empat tahun di Kalimantan, Subhan menjerat lima direktur koorporasi besar dan enam perusahaan besar yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan. Di dalam kantor, Subhan mencatatkan pencapaian spesial dua tahun berturut-turut. Pada 2018 dan 2019, Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan meraih penghargaan Kinerja Pelaksana Anggaran Satker (Kipas) untuk semua kategori anggaran sedang dari Kementerian Keuangan.

Di setiap tempat bertugas, Subhan selalu mencoba menyelesaikan masalah. Bukan menyelesaikan proyek. Dua hal itu, ucap Subhan, memiliki output berbeda. Karena itu, Subhan selalu mencari aktor di setiap kasus yang ditangani. Memang lebih mudah menyalahkan operator di lapangan. Namun Subhan lebih suka menjadikan mereka sebagai saksi ketimbang pesakitan.

Subhan juga mendorong agar seluruh anak buahnya bekerja sungguh-sungguh. Menjaga integritas, bersikap profesional, responsif dan inovatif. Keseriusan mereka bekerja adalah kunci keberhasilan dalam penegakan hukum lingkungan. Subhan juga mengakui masih banyak hal yang harus diperbaiki untuk melindungi alam Indonesia. Terutama dalam urusan tata kelola.

Sebagai anak Aceh, Subhan memendam keinginan untuk bekerja lebih dekat dengan kampung halaman dan keluarga. Dia ingin berkontribusi bagi tanah kelahiran. Aceh perlu memikirkan cara menyelamatkan hutan sebelum sumber daya itu habis karena salah penanganan. “Saya selalu terpanggil untuk mengabdi di Aceh.”

Subhan mengatakan potensi besar hutan Aceh dan kekayaan keanekaragaman hayati harus dikelola bersama dengan cara yang lebih tepat. Sampai saat itu tiba, Subhan akan bekerja menjelajahi dan menjaga yang tersisa di rimba Borneo.