Anda Mudik Atau Pulang Kampung?

Oleh Rachland Nashidik*


Presiden Jokowi, dalam dialog dengan Najwa Shihab tentang strategi mitigasi pandemi, berpendapat "mudik" dan "pulang kampung" adalah dua hal berbeda.

"Mudik", kata Presiden, adalah mobilitas penduduk Ibu Kota ke daerah dalam rangka hari raya. Jadi "mudik" ini merujuk pada kelas menengah yang sudah bermigrasi ke Jakarta.

"Pulang kampung", sebaliknya, menunjuk pada penduduk pendatang, yakni penduduk miskin kota, yang pulang ke daerah asal karena di Jakarta kehilangan pekerjaan.

Begitu kira kira kata Presiden.

Soalnya, dari sisi mitigasi pandemi, dua jenis mobilitas tersebut, baik "mudik" atau "pulang kampung", sama-sama membawa resiko memperluas penularan virus. Jadi harus dianggap tak ada bedanya dan tak perlu dibedakan.

Lagi pula, secara leksikal, dua hal itu sebenarnya memang merujuk pada mobilitas yang sama, yakni berpindahnya penduduk dalam suatu waktu, dari Ibu Kota ke daerah.

Itulah mengapa penjelasan Presiden jadi terasa kosong dan menggelikan.

Tapi bagaimana kalau Presiden sebenarnya sedang menjelaskan sesuatu yang terlalu penting untuk sekadar kita tertawakan? Bagaimana kalau Presiden sebenarnya sedang menjalankan suatu strategi politik keamanan yang, terus terang saja, sewenang-wenang?

Bagaimana kalau yang terjadi sebenarnya begini? Presiden melarang mudik demi mencegah kemungkinan penularan virus mengikuti mobilitas pemudik. Terutama ketika pemudik kembali ke Jakarta. Tak soal benar, pemudik membawa resiko besar penyebaran ke daerah. Asal jangan sebaliknya.

Tapi "pulang kampung", pada sisi lain, bagi Presiden justru harus diijinkan -- bahkan, kalau perlu didorong. Untuk apa? Untuk memecah konsentrasi rakyat miskin kota di Jakarta. Mereka yang disebut Presiden: "kehilangan pekerjaan dan tinggal berdesakan di kamar sepetak". Presiden mungkin diberitahu, kesulitan ekonomi di masa pandemi ini bisa memicu letupan sosial politik. Orang miskin bisa marah dan menentang istana karena perutnya lapar.

Maka Presiden bergerak cepat mengantisipasi. Kaum miskin tidak dihalangi "pulang kampung", justru dibiarkan, karena dengan cara itu masalah dibuang dari Jakarta. Biar daerah saja yang menampung dan menanggung potensi letupan sosial berikut bahaya penyebaran virusnya.

Kalau benar, strategi Presiden tersebut pasti berhubungan dengan ketidakmampuan pemerintahannya menanggung biaya finansial yang sangat besar untuk menghadapi pandemi dan akibat ekonominya. Implisit, masalah duit cekak ini disampaikan Presiden, ketika menjelaskan mengapa ia memilih kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar -- bukan karantina wilayah atau lockdown.

Karantina wilayah, menurut Undang-Undangnya, mewajibkan Pemerintah pusat menanggung kebutuhan hidup sehari-hari warga. Untuk Jakarta saja, Presiden sudah menghitung, itu bakal meminta biaya Rp. 500 Miliar sehari.

Mungkin demikianlah mengapa Presiden membedakan "mudik" dari "pulang kampung". Ia mungkin berusaha mengisolasi ibu kota negara dari resiko arus balik penyebaran virus. Tapi yang lebih penting, mungkin ia berusaha melindungi Istananya dari kemungkinan kemarahan rakyat yang lapar dan kehilangan pekerjaan.

Dari situ, kita bisa menebak cara berpikir Presiden. Masalahnya kesehatan. Pendekatannya keamanan. Dasarnya ekonomi. Tujuannya melindungi kekuasaan.

Ngomong-ngomong, Anda mudik atau pulang kampung?

*) Penulis adalah politikus Partai Demokrat