Koordinator Kolaborasi Warga Jakarta (KWJ) Andi Sinulingga meminta politikus Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta memutar kembali pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan Joko Widodo saat menjabat sebagai gubernur mengenai fenomena banjir di Ibu Kota.
- Anies Memang Pandai Menata Kata
- Ubah Jalan Umum Jadi Lapangan Tenis, Politisi Golkar Minta Bupati Agara Dengar Pendapat Publik
- Usul Jokowi Tiga Periode, Andi HS Sebut Qodari Malah Timbulkan Polarisasi Baru
Baca Juga
Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi mengatakan bahwa penanganan banjir di Jakarta menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Karena itu, kata Jokowi, penanganan banjir, juga kemacetan, akan lebih mudah dilakukan bila dirinya menjadi presiden.
“Anggota DPRD ini harusnya tanya ke Pak Jokowi terkait 13 sungai yang ada di Jakarta. Ke-13 sungai itu kan kewenangan pemerintah pusat. Jika ada kewenangan maka di situ juga ada tanggung jawab,” ujar Andi seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin, 22 Februari 2021.
Andi menyoroti pernyataan yang disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira, mengenai penanganan banjir. Menurut Andi, sungai-sungai di Jakarta itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.
Dua waduk di Bogor yang molor dua tahun penyelesaiannya juga tanggung jawab pemerintah pusat.
Di sisi lain, Andi juga menyoroti inkonsistensi anggota DPRD terkait penanganan banjir. Menurut Andi, dalam tiga tahun belakangan, tidak pernah terdengar rapat yang seru di DPRD terkait anggaran banjir. Yang terdengar malah persoalan uang pokir.
“Begitu banjir baru sibuk ngomong. Entar lihat saja kalau banjir reda dan masuk pembahasan anggaran lagi, seberapa krusial perdebatan mereka terkait masalah banjir Jakarta,” kata Andi.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto, mengatakan pemerintah kolonial Belanda telah menyiapkan road map pengendalian banjir di Jakarta. Misalnya membangun bendungan dan situ atau danau kecil. Road map ini yang seharusnya di revitalisasi yang tujuannya adalah mengendalikan aliran air di hulu.
“Justru konsep ini yang tidak dimiliki Jokowi disaat menjabat Gubernur DKI, Jokowi hanya memaksimalkan dan menormalisasi aliran irigasi atau sungai yang ada dan sudah overload karena banyak faktor,” kata Satyo.
Satyo mengatakan sebetulnya Jokowi diberi dua kesempatan untuk membuktikan mengatasi banjir dan macet. Namun di memiliki kesempatan memperbaiki Jakarta, Jokowi malah berencana memindahkan ibu kota negara.
“Opsi (pindah Ibu Kota) tersebut tentunya tidak sesuai dengan ide Jokowi yang katanya akan lebih mudah mengatasi banjir bila terpilih jadi Presiden RI,” kata Satyo.
Satyo mengatakan landscape DKI Jakarta memang akan banyak bersinggungan dengan otoritas pemerintah pusat. Misalnya saja terkait pengelolaan sungai-sungai besar yang bersinggungan atau melintas di Ibu Kota seperti Ciliwung, Cisadane, Citarum dan belasan anak sungai lainnya. 
- Perbankan Indonesia Sudah Menyerah dengan Transisi Energi
- Respon Partai Demokrat atas Pernyataan Jokowi Bahwa Demokrat Sering ke Istana
- BPPA Fasilitas Kepulangan Keluarga Kurang Mampu asal Banda Aceh di Jakarta
