Rencana Pemerintah Aceh membangun 4.430 rumah layak huni untuk para duafa tahun ini sepertinya tak akan terwujud. Padahal, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2021, Pemerintah Aceh telah mengusulkan anggaran untuk itu.
- DPRA Minta Proyek Irigasi Lhok Guci Aceh Barat Dilanjutkan
- DPRA Bentuk Pansus LKPJ Gubernur Aceh 2023 dan Sahkan Empat Raqan
- Bekas Anggota DPR Aceh Didakwa Korupsi Beasiswa Rp 3,5 Miliar
Baca Juga
Dalam evaluasi Tim Anggaran Pemerintah Aceh dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, jumlah rumah duafa yang akan dibangun menyusut menjadi hanya 780 unit. Padahal uang yang digunakan untuk membangun 4.430 rumah itu hanya sebesar Rp 434 miliar.
“Padahal anggaran ini tidak masuk dalam koreksi di Kemendagri,” kata Armiyadi, anggota DPR Aceh, beberapa waktu lalu.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJM) Tahun 2017-2022, Pemerintah Aceh diproyeksikan membangun 30 ribu unit rumah duafa. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2021, Pemerintah Aceh menargetkan pembangunan rumah dhuafa sebanyak 6 ribu unit.
Dalam evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas Raqan APBA 2021, pembangunan rumah duafa tidak termasuk dalam item yang dipermasalahkan atau dilarang. Malah Mendagri meminta agar jumlah rumah duafa ditambah menjadi 6.000 unit sesuai target RKPA.
Armiyadi mengatakan permintaan Kemendagri itu dilakukan dengan mempertimbangkan jangka waktu RPJM. Jika setiap tahun, dalam lima tahun berturut-turut, Pemerintah Aceh membangun 6 ribu unit rumah duafa, maka target tersebut akan terpenuhi.
“Tapi sudah 4 tahun berjalan, yang terbangun baru 8.302 unit,” kata Armiyadi. Anehnya, kata Armiyadi, setelah dilakukan pembahasan antara TAPA dan Banggar DPR Aceh, jumlah rumah malah berkurang menjadi 3.650 unit.
Armiyadi berharap Pemerintah Aceh dan DPR Aceh mengembalikan jumlah rumah yang dibangun seperti semua, yakni 4.430. Bahkan seharusnya jumlah itu menjadi 6.000 unit untuk mengejar target RPJM. Hal ini, kata Armiyadi, masih sangat memungkinkan karena anggaran belum final.
Armiyadi juga mengingatkan bahwa pembangunan rumah duafa tidak bisa dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Badan itu, kata Armiyadi, bukan lembaga teknis dan anggaran zakat yang dikelola badan itu tidak akan cukup membangun rumah sebanyak itu.
Jumlah uang yang dialokasikan untuk membangun rumah duafa ini juga tidak sebanding dengan anggaran merah dana pokok pikiran yang dicoret oleh Kemendagri. Total jumlah anggaran itu mencapai Rp 1,8 triliun. Uang sebesar itu cukup untuk membangun 18.000 rumah duafa.
Sekretaris Komisi IV DPR Aceh, Tgk Zulfadli, mengatakan uang pokok pikiran itu membengkak jika ditambah dengan bonus yang akan diterima oleh sejumlah politikus di DPR Aceh. Zulfadli mengatakan terdapat uang sebesar Rp 100 miliar yang ditujukan sebagai bonus kepada Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin.
Ditambah dengan dana pokok pikiran, jumlah uang negara yang dikelola oleh Dahlan tahun ini mencapai Rp 141 miliar atau setara dengan biaya pembangunan 1.500 rumah duafa. Dahlan tidak menjawab permintaan konfirmasi yang dilayangkan ke nomor teleponnya.
Zulfadli berharap bonus pokir untuk Dahlan itu dialihkan untuk penyediaan anggaran infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Zulfadli juga meminta pemimpin Partai Aceh mengevaluasi kinerja Dahlan Jamaluddin sebagai Ketua DPR Aceh. Zulfadli menilai Dahlan layak diganti karena tidak mampu menjadi seorang pemimpin.
Kepala Bidang Perumahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Aceh, Agus Salim, mengatakan masih masih menunggu pengesahan APBA 2021 untuk mengetahui jumlah rumah duafa yang akan dibangun dalam APBA 2021.
Agus juga mengatakan 780 rumah yang akan dibangun itu hanya informasi yang beredar di antara TAPA dan Banggar DPR Aceh. “Info itu antara TAPA dan Tim Banggar.” ujarnya.
Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani Bin Muhammad Amin mengatakan kebijakan menghapus jumlah rumah duafa itu sangat menyakitkan hati rakyat kecil. "Ini merupakan tragedi kemanusiaan. Ini adalah tindakan zalim yang dipertontonkan oleh elit terhadap rakyat Aceh,” kata Askhalani.
Askhalani menduga, anggaran rumah duafa ini akan dialihkan untuk menambal uang pokok pikiran DPR Aceh. Untuk itu, Askhalani meminta agar anggaran pokir DPRA dibatalkan dan dialihkan untuk pembangunan rumah dhuafa yang memang sangat prioritas.
"Masyarakat selalu menjadi korban kalau seperti ini, yang dibutuhkan sekarang masyarakat adalah program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, salah satunya rumah duafa ini, tapi kenapa program ini malah dihapus," kata Askhalani. 
- DPRA Minta Proyek Irigasi Lhok Guci Aceh Barat Dilanjutkan
- DPRA Bentuk Pansus LKPJ Gubernur Aceh 2023 dan Sahkan Empat Raqan
- Bekas Anggota DPR Aceh Didakwa Korupsi Beasiswa Rp 3,5 Miliar
