Angggaran Penanganan Hutan dari DLHK Aceh hanya Rp 50 Juta, WALHI: Miris!

Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin. Foto: Helena Sari/RMOLAceh.
Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin. Foto: Helena Sari/RMOLAceh.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh menilai alokasi anggaran untuk penanganan hutan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh yang hanya Rp 50 Juta sangat kecil.


"Kami menilai itu miris ya, kalau penganggaran untuk kebakaran hutan hanya Rp 50 juta," ujar Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Ahmad Shalihin kepada Kantor Berita RMOLAceh, Kamis, 9 Maret 2023.

Dari catatan WALHI, pertahunnya terjadi 68 kali Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Aceh, sehingga angggaran itu tidak cukup. Menurut Shalihin jika dibagi secara dirata-ratakan hanya Rp 800 ribu anggaran untuk penanganan satu kali kebakaran.

Menurut Shalihin, saat terjadi Karhutla,  biaya untuk pemadam kebakaran sangat besar, walaupun masyarakat ikut terlibat dalam proses pemadaman. Namun jika kebakaran terjadi di wilayah konsesi maka diperlukan tanggung jawab besar pula.

"Oke kita menghargai adanya perlibatan masyarakat, tapi jangan lupa jika kebakaran terjadi di wilayah konsesi," kata Shalihin.

Seharusnya menurut Shalihin, jika kebakaran di wilayah konsesi, maka pemegang konsesi juga harus dimintai pertanggungjawaban, untuk berkontribusi dalam penangganan karhutla. Apabila memang ditemukan pelanggaran hukum, karena mereka memegang konsesi.

"Harapannya anggaran untuk kebakaran itu ditingkatkan, dan itu kecil sekali dan miris kita melihatnya," ujarnya.

MPA Perlu Didampingi secara Berkelanjutan.

WALHI Aceh juga menyoroti kebijakan DLHK Aceh dalam membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk menangkal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Menurut Shalihin, keberadaan MPA jangan hanya sebatas dilatih dan dibina saja, namun mereka juga perlu pendampingan dan difasilitasi.

"MPA itu butuh biaya, kalau kemudian MPA sekedar dibentuk kemudian tidak ada proses peningkatan kapasitas, itu gak ada gunanya, jangan sampai terkesan sudah dibentuk lepas tangan lalu ketika ada kebakaran itu urusan MPA, dan itu tidak boleh seperti itu," ujarnya.

Shalihin menegaskan bahwa Pemerintah juga harus bertanggungjawab untuk memastikan sejauh mana MPA bekerja untuk memantau adanya kebakaran hutan.

"Programnya bagus tapi harus ditindaklanjuti dengan proses pendampingan," ujar Shalihin.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, A. Hanan mengatakan, pihaknya sudah membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk menangkal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Mereka telah dibina dan dilatih ihwal karhutla.

"MPA akan melakukan pendataan siapa saja masyarakat yang sedang membuka lahan, jangan sampai membuka lahan dengan melakukan pembakaran. Artinya mencegah,” kata Hanan kepada Kantor Berita RMOLAceh, Selasa, 7 Maret 2023.

Hanan menyebutkan, kebakaran paling sering terjadi di area hutan gambut. Karena kebanyakan masyarakat membuka lahan perkebunan dengan cara membakar.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Muhammad Daud mengatakan, pihaknya mengalokasi anggaran untuk penanganan hutan sebesar Rp 50 juta. 

"(Rp) 50 juta itu untuk semua. Mulai dari patroli, perambahan, ilegal loging, serta Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan),” kata Daud.

Daud mengakui, anggaran tersebut sangat sedikit. Karena dibanding dengan prediksi BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), kata dia, musim kemarau pada 2023 di Aceh lebih panjang dari tahun 2022.

DLHK, kata Daud, menghadapi karhutla bersinergi dengan lembaga mitra. Seperti NGO (Non Governmental Organization/lembaga swadaya masyarakat), serta Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).

"Kemudian Kementrian juga menjanjikan untuk karhutla ini punya dana dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang merupakan Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," sebut dia. 

Daud menghimbau warga dan pemerintah terus menjaga kondisi hutan Aceh. Baik dalam persoalan karhutla, perambahan, ilegal loging, dan kejahatan lingkungan lainnya.

"Karena ukungan warga sangat dibutuhkan. Mulai dari hal yang biasa seperti saling mengingatkan bahaya kebakaran, bahaya perambahan, dan bahaya membuka lahan dengan cara dibakar," kata dia.