Anggota DPR Aceh Minta Pemerintah Tak Paksakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi

Tangkap layar aplikasi pedulilindungi. Foto: RMOLAceh.
Tangkap layar aplikasi pedulilindungi. Foto: RMOLAceh.

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyar Aceh, M Rizal Falevi Kirani, pemerintah perlu mengedepankan edukasi untuk meningkatkan minat masyarakat menjalankan vaksinasi dan penerapan aplikasi Peduli Lindungi di kantor Pemerintah Aceh.   


"Yang paling penting jangan ada pemaksaan," kata Falevi Kirani, Kamis, 4 November 2021. 

Falevi mengatakan aplikasi Pedulilindungi menjadi persyaratan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas. Namun pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat. 

Falevi Kirani mengatakan tidak semua masyarakat memahami aplikasi Peduli Lindungii. Jangan sampai, kata dia, hal ini malah menghambat pelayanan publik karena masyarakat tidak tahu. 

“Sudah beberapa kali terjadi pemaksaan, lantas jadi jadi blunder. Akhirnya citra Aceh tidak bagus secara nasional,” kata Rizal Falevi.

Sebelumnya, pengamat kebijakan publik, Nasrul Zaman, menentang kebijakan Pemerintah Aceh yang mengharuskan masyarakat memiliki sertifikat vaksinasi Covid-19 untuk mendapatkan pelayanan publik. Kebijakan ini menunjukkan Pemerintah Aceh overacting dan sok berkuasa. 

"Kebijakan tersebut sudah keluar dari ruh pelayanan di mana rajanya adalah warga masyarakat. Jangan dibalik," kata Nasrul. 

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengeluarkan Instruksi Gubernur tentang pemeriksaan vaksinasi Covid-19 bagi pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak serta masyarakat saat memasuki lingkungan perkantoran Pemerintah Aceh. Saat hendak masuk ke kantor pemerintah, mereka diwajibkan untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi atau mengunduh aplikasi pedulilindungi. 

Nasrul menilai kebijakan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh tidak memiliki kemampuan untuk mengelola pemerintahan. Pemerintah Aceh kerap mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. 

Nasrul menyamakan keharusan untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi ini seperti pemasangan stiker pada kendaraan bermotor untuk membatasi penggunaan bahan bakar minyak bersubisi.