Anggota DPR Kritik Kebijakan Ambigu Pemerintah soal Larangan Mudik dan Tempat Wisata

Netty Prasetiyani Aher. Foto: RMOL.
Netty Prasetiyani Aher. Foto: RMOL.

Kebijakan pelarangan mudik lebaran 2021 berbuah kritik keras oleh Komisi IX DPR RI. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai kebijakan tersebut aneh.  


Pasalnya, di satu sisi pemerintah melarangan mudik namun membuka destinasi wisata. Hal ini, kata dia, akan membuat masyarakat bingung dan 'membandel' untuk tetap mudik.

"Kebijakan ini tujuannya apa? Kalau pelarangan mudik untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, kenapa destinasi wisata justru dibuka dan diperbolehkan?" kata Netty seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Selasa, 13 April 2021.

Netty meminta agar pemerintah konsisten dalam membuat kebijakan karena saat ini kasus Covid-19 Indonesia masih tinggi. Data terakhir kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.566.995 orang.

Menurut politisi PKS ini, jika memang pemerintah ingin mengendalikan Covid-19, maka seharusnya tempat wisata jangan dibuka.

"Aneh kalau masyarakat dilarang mudik, tetapi wisata tetap dibuka. Sudah pasti masyarakat yang tidak mudik itu akan memenuhi tempat-tempat wisata tersebut," katanya.

Menurut dia, kebijakan pembukaan lokasi wisata itu menyiratkan keingian pemerintah untuk membuat kerumunan warga masyarakat di lokasi wisata. Padahal vaksinasi yang disebut-sebut sebagai game changer untuk mengatasi Covid-19 juga masih berjalan lambat.

Namun, pada praktiknya tetap sangat sulit menerapkan protokol kesehatan di tempat-tempat wisata.

"Misalnya saja di pantai atau kolam renang yang pastinya akan diserbu oleh pengunjung, bagaimana penerapan prokesnya? Apa mungkin bisa menjaga jarak di tempat-tempat seperti itu? Apalagi masyarakat dilarang mudik, maka sudah pasti tempat wisata akan membludak," kata Netty.