Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo)-Aceh, Fadhli Ali, meminta Penjabat (Pj) gubernur, bupati dan wali kota peduli terhadap persoalan harga tanda buah segar (TBS) sawit di Aceh. Perlu diawasi dan memberi sanksi bagi Perusahaan Minyak Kelapa Sawit (PMKS) nakal yang memainkan harga.
- Polri Gandeng PT Liga Indonesia Baru Usut Penyebab Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan
- Pentagon: Rusia Gunakan Drone Buatan Iran untuk Menyerang Ukraina
- Kepala Sekolah MIN 2 Banda Aceh Ditetapkan sebagai Tersangka Terkait Kasus Robohnya Atap
Baca Juga
“Sehingga perekonomian masyarakat membaik. Karena perekenomian masyarakat saat ini lesu, terjadi kontraksi ekonomi utamanya di kabupaten atau kota sentra sawit di Aceh,” kata Fadhli kepada Kantor Berita RMOL Aceh, Selasa, 19 Juli 2022.
Jumat lalu, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan resmi meniadakan pungutan ekspor terhadap perusahaan kelapa sawit. Dana itu biasa dikumpulkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Larangan pungutan ekspor itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.
Beberapa hari setelah harga larangan pungutan ekspor itu dicabut, harga tender minyak mentah sawit (cruied palm oil/CPO) tiba-tiba melonjak drastis. Kemarin, harga tender di Belawan dan Dumai mencapai Rp 9.250, T Bayur Rp 9.130 dan T Duku Rp 9. 130.
“Harga CPO naik (Rp) 1000 lebih. Tapi harga TBS di Aceh hanya naik hanya puluhan rupiah,” ujar Fadhli.
Menurut Fadhli, kejadian tersebut sangat menyayat hati masyarakat. Khususnya, petani sawit. Untuk itu, kata dia, Apkasindo berharap kebijakan ekspor terbaru dapat diikuti dengan koreksi harga di tingkat petani.
“Ini butuh peran Pj gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR Aceh, DPRK, serta kepala dinas setempat,” sebut Fadhli.
Di samping itu, Fadhli menyebutkan, lembaganya terus memantau perkembangan harga sawit di kabupaten/kota di Aceh. Karena harga yang ditetapkan PMKS di beberapa daerah justru merugikan petani. 
- Pj Gubernur Klaim Inflasi Aceh Terkendali
- Pj Gubernur Minta Panita Besar Wilayah Aceh Percepat Persiapan PON 2024
- Pj Gubernur Aceh Diminta Selesaikan Polemik APBA 2024
