Penjabat (Pj) Tim Penggerak PKK Aceh, Ayu Candra Febiola Nazuar melantik 10 Pj Ketua TP-PKK dari kabupaten dan kota se-Aceh. Pelantikan itu digelar di Anjong Mon Mata Pendopo Gebernur Aceh, Kamis, 3 Agustus 2022.
- Tak Cuma Penindakan, KPK Juga Berupaya Cegah Korupsi di Mahkamah Agung
- Polisi Usut Penyebab dan Pelaku Pembakaran Stadion H Dimurthala
- Bekas Keuchiek di Aceh Barat Diduga Lecehkan Anak di Bawah Umur
Baca Juga
Pelantikan itu bersamaan dengan pengukuhan Pj Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari 10 kabupaten dan kota se-Aceh oleh istri dari Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki.
Adapun Pj Ketua TP-PKK dan Bunda PAUD yang dilantik sekaligus dikukuhkan yakni dari; Kota Banda Aceh yang dijabat Sri Dewi Kurnilawati, Kabupaten Aceh Besar dijabat Cut Rezky Handayani, Kabupaten Pidie dijabat Suaidah, Kabupaten Bener Meriah dijabat Risnawati.
Kemudian, Kota Lhokseumawe dijabat Rosnelly, Kabupaten Aceh Utara dijabat Nurmaziah, Kabupaten Aceh Timur dijabat Maizarniwati, Kabupaten Aceh Jaya dijabat Zuraidiati, Kabupaten Aceh Singkil dijabat Humaira, dan Kabupaten Simeulu dijabat Erni Zahara.
Ayu Marzuki, mengingatkan kembali visi dan misi PKK. Yaitu mewujudkan keluarga berkualitas dalam aspek moral, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan hidup yang sudah ditetapkan dalam 10 program pokok PKK, serta senantiasa mendukung pembangunan di daerah masing-masing.
Untuk itu, kata dia, perlu membangun kerjasama dan sinergitas dari berbagai lembaga terkait dan pihak-pihak lainnya, mengingat sumber daya PKK yang sangat terbatas. Karena itu, kata dia, harus saling menguatkan dan melengkapi.
Menurut dia, PKK tidak akan mampu jika hanya bekerja sendiri, melainkan butuh dukungan lintas sektoral. “Selamat kepada para Pj Ketua TP PKK yang baru dilantik hari ini,” ujar dia.
Ayu hakul yakin Pj yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik dan bersungguh-sungguh, serta bertanggung jawab, demi menyukseskan implementasi 10 program pokok PKK.
“Dengan memberdayakan keluarga-keluarga sesuai wilayah kerja Ibu-Ibu, hingga sampai ke tingkat kelompok dasawisma,” kata Ayu.
Ayu menyebutkan, selain menjadi bagian dari TP-PKK, jabatan istri dari para Pj Bupati dan Wali Kota ini juga merangkap sebagai Bunda PAUD di masing-masing wilayah. Karena itu, Ayu menginginkan para bunda yang baru dikukuhkan ini agar dapat melakukan penguatan terhadap pembinaan program-program PAUD di wilayah masing-masing.
Sebab, keberadaan Bunda PAUD, kata Ayu, sangatlah penting untuk menggerakkan komponen dan sumber daya yang ada, serta menjadi lokomotif untuk mendorong seluruh elemen dalam masyarakat. Sehingga mampu membangun komunikasi yang harmonis dengan semua pemangku kepentingan. Dengan begitu penyelenggaraan PAUD yang berkualitas dengan layanan Holistik Integratif dapat terwujud.
“Ini merupakan tantangan bagi kita (PKK dan Bunda PAUD) untuk membuktikan diri bahwa kita mampu berbuat nyata dalam mendukung tugas pemerintah,” kata Ayu. “Jika kita mampu menunjukkan kinerja yang baik, maka kita (PKK dan Bunda PAUD) tentu akan menjadi senjata ampuh dalam menjalankan program kesejahteraan di masyarakat dan pendidikan anak.”
Sementara itu, Pj Gubernur Aceh yang diwakili Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum, Iskandar AP, mengatakan pemerintah telah menaruh harapan besar pada gerakan PKK sejak dibentuk tahun 1972. Karena ikut serta dalam pembangunan masyarakat.
“Khususnya dalam hal pemberdayaan keluarga, sehingga pada akhirnya, akan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya keluarga yang beriman, sejahtera, mandiri, dan sadar hukum,” sebutnya.
Menurut dia, hal itu akan terwujud jika organisasi PKK dapat berjalan dengan solid, dengan dukungan penuh dari anggotanya. Untuk itu, kata dia, tugas pertama para pengurus PKK yang dilantik adalah membangun komunikasi dan konsolidasi internal, serta menyusun strategi dan program yang akan dijalankan ke depan.
PKK sebagai mitra Pemerintah Aceh, kata dia, juga harus menyinkronkan program prioritas PKK dengan program kerja prioritas atau kebijakan pemerintah daerah masing-masing, sesuai yang tertuang dalam Dokumen Rencana Induk Gerakan PKK 2020-2024.
Selain itu, kata Iskandar, Pj Ketua PKK Kabupaten/Kota juga merangkap sebagai Bunda PAUD, untuk dapat memberikan perhatian kepada penguatan program-program Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah masing-masing. Dengan harapan, program tersebut juga agar disinergikan dengan upaya pengentasan Stunting yang juga sedang gencar dilaksanakan di Aceh saat ini. 
- Sistem SPSE Pemerintah Aceh Alami Gangguan, Pengguna Diminta Sesuaikan Jadwal Tender
- Reza Saputra Dilantik jadi Kepala BPKA
- 38.211 Orang Keluar-Masuk Sabang Selama Libur Lebaran
