Badko HMI Aceh Minta Polisi Lepaskan Pengunjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja

Pengurus BADKO HMI Aceh, Zulfata, meminta kepolisian tidak bersikap berlebihan dalam mengatasi aksi unjuk rasa mahasiswa. Dia juga meminta kepolisian bersikap bijak dalam menangani Arwan Syahputra, Ketua HMI Komisariat Hukum Universitas Malikussaleh.


Arwan dan rekan-rekannya ditangkap aparat kepolisian setelah berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Karya di Batubara, Sumatera Utara. Dia dan 42 mahasiswa terlibat dalam kericuhan di depan kantor DPRD setempat, Selasa lalu.

“Soal adanya kericuhan bukan satu-satunya dasar bagi polisi untuk mengamankan para demonstran. Kami ingatkan agar kepolisian mewujudkan dan mempertontonkan kemanfaatan dan keadilan hukum saat menyikapi arus demonstrasi yang kian deras saat ini,” kata Zulfata, Kamis, 22 Oktober 2020.

Zulfata juga mengimbau seluruh keluarga besar HMI, di semua daerah, untuk bersama-sama dengan lembaga masyarakat sipil merapatkan barisan dan pantang mundur untuk bersama-sama menjaga perkembangan bangsa Indonesia dari berbagai praktik penindasan yang mengatasnamakan konstitusi cacat prosedural. Dia juga mengajak HMI untuk mengutuk keras praktik penegakan hukum tebang pilih.

“Jangan harap akan menguatnya anggapan bahwa ketika Arwan dan kawan-kawan telah diamankan akan memicu ketakutan bagi para demonstran lainnya,” kata Zulfata.

Menurut Zulfata, para demonstran hanya ingin negara membuat undang-undang yang membela kepentingan rakyat Indonesia. Bukannya mencari posisi aman di ketiak para cukong yang selama ini bersembunyi di dalam lembaga-lembaga negara.