Bancakan Oligarki untuk Pemilu 2024?

Ilustrasi. Foto: Net.
Ilustrasi. Foto: Net.

SIAPA yang tidak mau subsidi BBM dari negara, semua orang mau subsidi. Tapi apakah semua orang yang mau mendapatkan subsidi adalah berhak atas subsidi? Apakah semua orang yang berhak atas subsidi dapat memperoleh subsidi? Belum tentu!

Sulit membayangkan bagaimana 27 juta penduduk miskin Indonesia bisa mendapatkan subsidi bahan bakar minyak. Mereka tidak punya mobil, tidak punya kapal, tidak punya truck pengangkut sawit, pengangkut batubara dan kendaraan pengangkut logistik lainnya. Mungkin sedikit diantara mereka yang punya sepeda atau gerobak. 

Pun demikian, konon mereka kaum miskin mendapatkan harga harga yang stabil, subsidi BBM yang besar membuat harga harga terkendali, inflasi tidak terjadi. Jadi orang miskin bisa mendapatkan manfaat dari subsidi karena menerima harga-harga barang dan jasa yang murah. Benarkah demikian? 

Kotanya BBM yang bersubsidi dapat mengendalikan inflasi. BBM bersubsidi menggairahkan produksi industri industri dalam rangka menghasilkan barang dan jasa-jasa kebutuhan hidup, membuat murah transportasi darat laut dan udara, sehingga ongkos logistik menjadi murah. Maka murahlah harga barang dan jasa. 

Tapi tahukah bahwa industri yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa tersebut menurut peraturan perundangan tidak boleh memakai BBM bersubsidi. Jika industri memakai BBM bersubsidi maka itu pelanggaran yang serius dan bisa terkena pidana.

Saya kasih contoh, banyak penggilingan padi di Jawa Tengah yang kami kunjungi beberapa waktu lalu mengatakan bahwa mereka tidak boleh lagi memakai solar bersubsidi karena dilarang pemerintah. Padahal pabrik penggilingan padi tersebut merupakan gudang petani, dan disana ada resi gudang yang bisa dimanfaatkan petani. Jadi sebenarnya petani pun sekarang tidak mendapatkan BBM bersubsidi. 

Lalu siapa yang senenarnya memakai BBM bersubsidi ini. Sementara jangankan industri, usaha pengolahan pada tingkat petani saja sudah tidak boleh lagi memakai BBM bersubsidi. Dengan demikian seluruh usaha-usaha di bidang industri dari hulu sampai ke hilir tidak boleh lagi memakai BBM bersubsidi. 

Lalu apa kaitannya BBM bersubsidi dengan inflasi? Semua analis ekonomi menyatakan bahwa bbm bersubdi adalah instrumen pengendali inflasi. Bagaimana cara menghubungkan ini sementara faktanya tidak ada hubungan antara industri dari hulu sampai ke hilir dengan BBM bersubsidi. 

Atau jangan-jangan industri masih berhubungan dengan BBM bersubsidi? Tetapi BBM bersubsidi yang dikonsumsi industri adalah ilegal, BBM haram, atau BBM palsu?

Uang Haram

Harga BBM subsidi pertalite menurut sumber resmi hanya separuh dari harga sebenarnya. Separuh harganya adalah subsidi. Bahkan solar lebih besar lagi subsidinya karena hanya dijual dengan harga sepertiga dari harga aslinya. 

Bagi sebagian besar orang ini biasa saja, ini kewajiban negara untuk memberikan subsidi besar kepada rakyatnya. Pemdapat ini tentu tidak salah. Apalagi negara lagi banyak uang karena berhasil memungut pajak yang besar, menaikkan PPN 11 %, hasil tax amnesty jilid 3, dan lain sebagainya. Jadi negara mesti kasih uang kepada masyarakat melalui sunsidi. 

Tapi bagi sebagian orang ini adalah peluang bisnis baru. Bisnis ilegal, membeli BBM bersubdi di Pertamina dengan harga murah lalu  menjual BBM bersubdi kepada pihak tertentu, industri tertentu yang memiliki keberanian melakukan pelanggaran atau berani main di ruang gelap. 

Bagi rakyat biasa, orang miskin, wong kere, sulit membayangkan bagaimana memanfaatkan peluang selisih harga BBM bersubdi dengan harga pasar baik dalam negeri maupun internasional untuk mengambil atau mengeruk cuan. 

Namun bagi orang kuat, orang yang posisinya bahkan lebih kuat dari pejabat negara, bahkan lebih kuat dari pada UU yang berlaku di negara ini, maka perkara peluang mengambil untung dari selisih harga yang besar ini adalah makanannya. Makanan yang paling nikmat, dia bisa memakannya dengan lahap. Apalagi ditambah mental pejabat publik yang masih gampang goyah, mental alang-alang. Ini adalah peluang besar mendapatkan uang haram. 

Bisa Menang Pilpres

Mari kita hitung peluang cuan dari BBM ilegal. Jika konsumsi pertalite 30 miliar liter, sepertiga saja di selewemgakan, dibeli murah dari pertanian lalu di jual ke bandar seharga pasar, atau diekspor ke luar negeri maka potensi cuan yang diperoleh sekitar Rp 100 triliun. 

Jika solar diselewengakan sepertiga dari 20 miliar liter solar subsidi, maka nilai cuan haram yang bisa diperoleh  senilai Rp 70 triliun rupiah. Bayangkan jika separuhnya diselewengkan. Luar biasa cuan yang akan diraup: Sangat Banyak. Lalu untuk apa uang sebanyak itu. 

Saat ini kita telah memasuki tahun politik yaitu Pemilu serentak 2024. Hal ini membutuhkan dana besar. Pihak penyelenggara pemilu saja sampai sekarang belum jelas keuangannya. Apakah APBN sanggup membiayai pemilu serentak 2024 ini yang anggarannya gede. 

Lalu bagaimana dengan peserta pemilu. Sudah pasti kebutuhannya lebih besar lagi, karena harus menyiram uang ke seluruh lini agar mendapatkan suara yang banyak dan mendapatkan keputusan politik sebagai pemenang. Dua hal yang harus dibiayai dengan uang yang sama besarnya.

Untuk mendapatkan uang yang sangat besar ini salah satu sumber yang paling besar adalah dari sektor BBM yang menopang usaha-usaha lainnya. Uang tersebut harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya saat ini juga dari bisnis minyak dari tambang, dari bisnis pangan dan bisnis lainnya. 

Bahkan kalau bisa menggunakan BBM subsidi secara ilegal. Karena satu sisi menikmati kenaikan harga komoditas, sisi lainnya menggunakan BBM subsidi secara ilegal: Ini cuan sangat besar.

| Penulis adalah peneliti asosiasi ekonomi dan politik Indonesia.