Banyak Label Buruk Melekat setelah Moeldoko Mengotak-atik Partai Demokrat

Moeldoko. Foto: beritasatu.
Moeldoko. Foto: beritasatu.

Gonjang-ganjing di tubuh Partai Demokrat bisa membuat Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, rugi banyak. Dia kini dicap sebagai “begal politik” setelah terlibat langsung dalam gerakan kongres luar biasa di Sibolangit untuk mencamplok Partai Demokrat.


"Rugi banyak. Rugi nama besar, harga diri, juga kehormatan," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat 12 Maret 2021.

Ujang mengatakan Moeldoko kadung terlibat terlalu jauh dalam urusan KLB yang disebut abal-abal tersebut. Maka dia akan tetap berusaha untuk menjaga harga dirinya dengan cara melanjutkan perjuangan KLB tersebut.

Ujang juga mengatakan Moeldoko tetap berusaha dapatkan SK Kemenkumham agar tak kehilangan harga diri.

Keterlibatan Moeldoko dalam urusan KLB yang disebut abal-abal itu tidak lepas dari peran sejumlah eks kader Demokrat, seperti Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, atau Max Sopacua.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini, para eks kader Demokrat itu bisa saja 'menggocek' mantan Panglima TNI itu dalam urusan KLB sepihak tersebut.

"Di politik itu saling mengerjai dan mengolah itu biasa. Mungkin Moeldoko waktu KLB yang kena olah dan tipu-tipu oleh timnya (Jhoni Allen Marbun dkk)," tutupnya. 

Sementara Peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga tampaknya cocok untuk menggambarkan kondisi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Pengamat politik, Muslim Arbi, Moeldoko dinilai rugi secara materi maupun harga diri karena telah menyatakan kemauan untuk diangkat sebagai ketua umum abal-abal.

Apalagi setelah Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa AD/ART Partai Demokrat yang diakui pemerintah 2020. Sementara KLB di Deli Serdang menggunakan AD/ART 2005.

"Akibatnya Moeldoko rugi karena telah keluar uang banyak. Harga diri dipertaruhkan. Dan mencoreng muka Jokowi dan akhirnya dipecat?" ujar Muslim.

Menurut Muslim, faktor-faktor ini tidak dipertimbangkan secara masak oleh Moeldoko ketika menyatakan kemauan saat didapuk mengambil alih Demokrat. Seharusnya, kata Muslim, Moeldoko membuat partai politik sendiri. Hal itu akan lebih baik ketimbang merampas partai politik dari kepengurusan yang sah.

"Ini tentunya sangat memalukan,” kata Muslim.