Banyak Pungli, Investasi di Aceh Mandek

Aliashuddin. Foto: ist.
Aliashuddin. Foto: ist.

Pengamat ekonomi Universitas Syiah Kuala, Aliasuddin, mengatakan jaminan keamanan investasi dan usaha di Aceh masih belum ada. Hal itu terbukti dengan sedikitnya investasi masuk ke Aceh. 


"Dulu, di langsa ada pabrik pengolah tepung cokelat. Perusahaan itu mendorong harga cokelat naik. Tapi banyak oknum-oknum yang tidak kenal meminta uang kepada perusahaan tersebut," kata Aliasuddin kepada Kantor Berita RMOLAceh, Senin, 16 November 2020.

Pungutan liar itu membuat investor tidak tahan. Mereka dipaksa mengeluarkan biaya di luar biaya resmi yang masuk ke kas negara. Hal ini menyebabkan ongkos produksi meningkat. Akhirnya perusahaan tersebut menyerah karena tak sanggup mengolah cokelat dengan harga yang kompetitif. 

“Kondisi inilah yang terjadi. Walaupun Aceh dibilang aman, tidak ada konflik bersenjata. Untuk urusan bisnis, banyak investor berpikir panjang kerena rame yang meminta uang. Kalau di luar urusan bisnis, Aceh memang aman," kata Aliasuddin.

Kondisi ini sangat berbeda dengan daerah-daerah lain. Hal ini yang membuat Aceh tidak terlalu menarik bagi investor. Masih banyak daerah lain di Indonesia yang menawarkan jaminan keamanan berinvestasi tanpa harus mengeluarkan banyak biaya tambahan yang jadi beban perusahaan.

Aliasuddin juga pesimistis sektor pariwisata Aceh akan berkembang. Menurut dia, tidak ada manajemen pengelolaan pariwisata yang baik dari pemerintah di kabupaten/kota dan masyarakat. Seperti di objek wisata alam. Meski layak jual, tidak ada fasilitas yang nyaman untuk wisatawan sehingga mereka enggan datang. Kalaupun datang, mereka tidak akan tertarik untuk datang lagi.  

“Tanpa fasilitas yang menjamin kenyamanan bagi wisatawan. Mereka pasti akan enggan kembali lagi ke Aceh. Padahal potensi wisata alam Aceh sungguh sangat bagus jika dikelola dengan baik,” kata Aliasuddin. 

Kawasan barat-selatan Aceh, misalnya, memiliki banyak indah pantai dan aliran sungai bagus, ini seharusnya bisa dijadikan jual karena, saat ini, tren kunjungan wisata menyasar kawasan-kawasan alam. Seharusnya pemerintah kabupaten/kota membangun fasilitas yang layak dengan kebutuhan para turis. 

“Kebersihan dan sarana-sarana lain harusnya disesuaikan dengan standar pengunjung yang rata-rata memiliki kemampuan finansial yang memadai. Mereka tidak sekadar mencari keindahan, namun juga mencari kenyamanan,” kata Aliasuddin. 

Karena itu, Aliasuddin menilai pariwisata Aceh belum bisa diandalkan 100 persen sebagai tulang punggung perekonomian Aceh. Hal ini, kata dia, membutuhkan perubahan cara pikir baik di tingkat pemerintah dan masyarakat; bahwa fasilitas itu tidak sekadar pelengkap, namun juga menjadi bagian utama penunjang keindahan alam Aceh.