Gugatan sengketa proses pemilu resmi diajukan Partai Ummat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Permohonan itu disebabkan partai politik (parpol) berlambang bintang emas ini dinyatakan tak lolos sebagai peserta Pemilu Serentak 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Banyak Label Buruk Melekat setelah Moeldoko Mengotak-atik Partai Demokrat
- Terkait Pj Bupati Aceh Barat dan Nagan Raya, Pemerintah Aceh Belum Terima Surat Resmi dari Kemendagri
- Akibat Ulah Caleg Lakukan Kecurangan, TPS 2 Gampong Masjid Lancok Nyoblos Ulang
Baca Juga
Ketua Tim Advokasi Hukum Partai Ummat, Denny Indrayana menjelaskan, Keputusan KPU RI 518/2022 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Serentak 2024 keliru karena tidak meloloskan Partai Ummat.
"Karenanya kami menggunakan hak konstitusional untuk mengajukan keberatan. Diberi waktu 3 hari (untuk melayangkan gugatan), kami ajukan hari ini," ujar Denny dalam jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Desember 2022.
Dalam dokumen gugatan sengketa pemilu yang dimasukan ke Bawaslu RI, Denny memastikan pihaknya menyampaikan dalil-dalil hukum yang membuktikan keputusan KPU RI keliru tak meloloskan Partai Ummat.
"Kami paparkan dalil-dalilnya ada 114 halaman," kata dia seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL.
Dalam dokumen dalil hukum Partai Ummat itu, Denny yang juga merupakan pakar hukum tata negara memastikan terdapat data keanggotaan dan kepengurusan Partai Ummat yang disebut KPU tak memenuhi syarat (TMS).
Kepengurusan wilayah Partai Ummat yang tercatat TMS terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut).
Untuk daerah NTT, KPU menyebut Partai Ummat tidak mampu memenuhi syarat minimal 17 wilayah kepengurusan, karena hanya tercatat memenuhi syarat (MS) di sebanyak 12 wilayah kepengurusan.
Sementara di Sulawesi Utara, Partai Ummat diyatakan TMS lantaran dari syarat minimal 11 wilayah, yang dipenuhi hanya sebanyak satu wilayah.
"Ini upaya kami secara serius, perjuangan Partai Ummat untuk membuktikan bahwa partai in bukan hanya memenuhi syarat tapi layak jadi peserta Pemilu 2024," sebut Denny. 
- Pakar Hukum: Pilpres Ulang Bukan Hal yang Rumit
- Harta Kekayaan Ketua KPU Naik Rp 1,3 Miliar Selama Setahun
- Menang Pilpres, Ini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Setiap Provinsi dan Luar Negeri
