Bea Cukai Beberkan Kendala Ekspor di Aceh

Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh, Safuadi. Foto: Razi/RMOLAceh.
Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh, Safuadi. Foto: Razi/RMOLAceh.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Aceh, Safuadi menyebutkan ada beberapa faktor yang menjadi kendala ekspor sejumlah barang dari Aceh. Di antaranya terkait Gudang penyimpanan, transportasi pengangkut dan administrasi.


“Bahan baku banyak, kosolidator tidak bekerja. Tidak ada yang berfungi melakukan konsolidasi, jadi ini yang harus dibangun di Aceh bagaimana kemudian kalau kita mau ekspor harus banyak syarat yang harus kita penuhi,” kata Safuadi di Banda Aceh, Kamis, 11 Agustus 2022.

Safuadi menjelaskan, jika berbicara ekspor logistik maka Aceh harus mempunyai Gudang yang layak, lalu ketersediaan alat angkut barang hingga proses administrasi yang juga termasuk konsolidasi yang bertugas melakukan konsolidasi.

“Di Kota Lhokseumawe kita perlu bangun kosolidator yang mengkonsolidasi barang dari kecamatan,” ujar dia.

Kemudian pemerintah daerah harus bisa membangun gudang untuk penyimpanan barang. Seorang pengusaha tidak akan sanggup membangun gudang lantaran barang yang dia punya hanya setengah dari isi gudang tersebut. Setelah dibangun barulah disewakan kepada yang menginginkan.

“Ini yang belum banyak berjalan di Aceh. Barang yang terkonsolidasi di berbagai kecamatan dikonsolidasikan di situ baru kita minta kapal datang untuk menjemput,” ujarnya.

Safuadi menjelaskan, persoalan lain terjadinya kendala ekspor di Aceh karena saat kapal membawa barang keluar, ketika kembali kapal tersebut kapal tersebut tidak mengangkut apapun alias pulang kosong.

“Kegiatan penyangga aktivitas industri lain tidak kita bangun. Contoh pembuat tong sampah, tisu, plastik tidak ada Aceh. Kalau ada pabrik, berangkat barang, pulang bawa bahan baku,” kata dia.

Dia menambahkan, jika ekspor itu dilakukan satu arah maka yang bakal menanggung beban adalah pengirimnya. Akibatnya, harga menjadi mahal. Oleh karena itu faktor-faktor inilah yang perlu dibangun dan dikonsolidasikan.

“Bagaimana kemudian Pemerintah Aceh punya tanggungjawab untuk mendorong agar industri yang menghasilkan nilai tambah dibangun di sini,” ujar Safuadi.