Bekas Kepala dan Bendahara Baitul Mal Agara Divonis Satu Tahun Penjara Atas Korupsi Pembangunan Rumah Dhuafa

   Suasana sidang putusan kasus korupsi dana ZIS Agara. Foto: Merza/RMOLAceh.
Suasana sidang putusan kasus korupsi dana ZIS Agara. Foto: Merza/RMOLAceh.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri  (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh memvonis dua terdakwa selama satu tahan penjara atas kasus korupsi penyalahgunaan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) untuk pembangunan 70 unit rumah Dhuafa. Sidang pembacaan putusan pada Selasa, 2 April 2024.


Kedua terdakwa yaitu  bekas Kepala Baitul Mal Aceh Tenggara, Sahidul Akram Al Hafizd. Dan Bendahara Baitul Mal Aceh Tenggara, Joni Erofik 

Sidang pembacaan putusan dipimpin oleh Hakim Ketua T Syarafi dan didampingi Hakim Anggota Harmi Jaya dan Anda Ariansyah. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara yaitu R Bayu Ferdian.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim mengatakan kedua terdakwa terbukti bersalah dan melanggar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 433 juta.

"Mengadili menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Sahidul Akram selam satu tahun enam bulan penjara dikurangi masa penahanan," kata Majelis Hakim

Kata Majelis Hakim, terdakwa Sahidul dikenakan denda sebesar Rp 50 juta dengan subsidair tiga bulan kurungan. Sementara terhadap terdakwa Joni  dijatuhkan pidana penjara selama satu tahun empat bulan.

"Terhadap terdakwa Joni dikenakan denda Rp 50 juta subsidair satu bulan kurungan," ucapnya.

Usai mendengar putusan tersebut, kedua terdakwa menerima lapang dada begitu pun dengan JPU. Kedua terdakwa menjalani persidangan tanpa didampingi penasehat hukumnya.

Sebelumnya, JPU Kejari Aceh Tenggara, R Bayu Ferdian mengatakan terdakwa Sahidul dituntut selama dua tahun penjara dan denda sebesar Rp 50 juta. Sementara, untuk terdakwa Joni dituntut selama satu tahun lima bulan penjara dengan denda Rp 50 juta.