Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal Aceh, Fadhil Rahmi mengatakan kerajaan Belanda siap memfasilitasi keinginan masyarakat Aceh untuk memperoleh arsip kepemilikan tanah Blang Padang, di Banda Aceh.
- Survei CISA: Ganjar, AHY, dan Anies Tiga Besar Calon Presiden
- DPR Aceh Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Pangkas Bandara Internasional
- Adik Pemimpin Korea Utara Kritik Latihan Militer AS-Korea Selatan
Baca Juga
"Tidak hanya itu, kerajaan Belanda juga mempertegas untuk membantu pihak-pihak yang ingin memperoleh dokumentasi penting terkait peninggalan Hindia Belanda di Indonesia," kata Fadhil Rahmi Fadhil dalam keterangan tertulis, Sabtu, 25 Maret 2023.
Menurut Fadhil, hal tersebut disampaikan jajaran Royal Collection of Netherland dalam pertemuan dengan di negara Belanda pada akhir pekan lalu.
Syekh Fadhil, berharap sikap terbuka dari kerajaan Belanda ini akan mampu mengakhiri sengketa soal kepemilikan Blang Padang. Dirinya juga berharap Pemerintah Aceh dapat mengirim tim penelitian untuk menjumpai Direktur Koleksi Kerajaan seperti yang diminta.
“Saya hanya menjadi penghubung terkait hal ini. Semoga ke depan persoalan Blang Padang dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan sejarah Aceh dapat tertuntaskan. Sengketa soal Blang Padang ini sudah lama dan perlu segera diselesaikan," ujar Syekh Fadhil
Semetara itu, Directeur Koninklijke Verzamelingen atau Direktur Koleksi Kerajaan, Claudia mengatakan arsip itu, sudah ada sejak 1934 (Masehi). Meski demikian, para peneliti bisa mendaftarkan langsung kepada pihak istana untuk meminta penelitian.
"Ini tugas dan tanggungjawab kami. Apalagi Indonesia dan Belanda memiliki sejarah panjang bersama. Namun secara khusus, saya mengaku belum mengetahui ada tidaknya arsip tersebut,” kata Claudia.
Kedatangan senator asal Aceh Fadhil Rahmi ke lokasi tempat koleksi Kerajaan Belanda disambut oleh Mr. E.F Vermal, selaku Sekretaris Jenderal Yang Mulia Raja dan Ratu Belanda dan drs. C. (Claudia) Hörster, selaku Directeur Koninklijke Verzamelingen atau Direktur Koleksi Kerajaan.
- Tiadakan Takbiran Keliling, Anggota DPD RI: Pemerintah Kurang Bijak
- BPJS Kesehatan Dinilai Lebih Melihat JKA sebagai Proyek dari Pemerintah
- Soal Warga Keracunan Gas di Aceh Timur, BPMA Diminta Tegur Keras PT Medco
