Berantas Kemiskinan, Pemerintah Aceh Siapkan Rp 9,3 Triliun

T Ahmad Dadek. Foto: ist.
T Ahmad Dadek. Foto: ist.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan, Teuku Ahmad Dadek, mengatakan dalam meretas angka kemiskinan di Aceh, Pemerintah Provinsi menyiapkan anggaran sebanyak 9,384 triliun. Anggaran itu, tergabung dari APBA, APBN, dan CSR.


“Dari APBA sebanyak  8.058 triliun, APBN sebanyak 1.285 triliun dan CSR sebanyak 41  Miliar.  Ini belum masuk Dana TP dan Tekon 2021, Dana Desa dan APBD Kab/kota” kata Teuku Ahmad Dadek, di Banda Aceh, Rabu, 17 Februari 2021. 

Dadek mengatakan Pemerintah Aceh harus bekerja lebih keras lagi tahun 2022. Dadek meminta dana desa agar difokuskan pada pemberdayaan ekonomi, terutama dalam menghadapi pandemi.

Selain itu, Dadek mengatakan sektor swasta dan UMKM juga harus dikembangkan pada tahun 2021. UMKM dan swasta, kata dia, agar lebih bertahan dan kreatif dalam mengemebangkan bisnisnya. 

Kemiskinan di Aceh meningkat tajam saat tahun 2000 hingga 2004, kata Dadek, karena konflik dan tsunami. Pada 2020, angka kemiskinan di Aceh berjumlah 15,20 persen dan 2021 berjumlah 15,43 persen. Maknanya, Aceh tidak bisa disamakan dengan daerah lain dan harus bekerja keras dua kali lipat. 

Dadek mengatakan dalam suasana pandemi, Indonesia harus bekerja keras mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Angka kemiskinan Indonesia juga meningkat dari 9,22 persen menjadi 10,19 persen atau naik 0,93 poin. Sedangkan Aceh 2019 angka kemiskinan Aceh 15,01 persen tahun 2020 menjadi 15,43 persen. Hal itu naik sebesar 0,42 persen masih rendah dibandingkan dengan kenaikan sebesar 0,93 poin.

Di Aceh, kata Dadek, dalam memberantas kemiskinan di Aceh ada beberapa program. Antaranya,  program JKA, rumah dhuafa, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berbagai bantuan, meningkatkan SDM dengan pelatihan kerja, pendidikan, menekan transaksi ekonomi dengan meningkatkan jalan dalam keadaan baik, seperti MYC, menjaga stabilitas pangan dan menangani dampak bencana.