BPKP Aceh dan Pemerintah Dorong Perbaikan Tata Kelola Keuangan dan Pembangunan

Rapat koordinasi BPKP Aceh dan Pemerintah Aceh. Foto: ist.
Rapat koordinasi BPKP Aceh dan Pemerintah Aceh. Foto: ist.

Kepala Inspektorat Aceh, Zulkifli bersama Kepala Bappeda Aceh, Teuku Ahmad Dadek dan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Aceh serta Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, kemarin, berkoordinasi dan mengevaluasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Aceh dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh di Kantor BPKP Aceh.


Pertemuan koordinasi dengan Agenda Pengawasan Prioritas Daerah (APPD) Aceh tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya yang didampingi oleh Koordinator Pengawasan JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD), Priyanta Nugraha dan tim evaluasi BPKP Aceh.

Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya, mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan tindaklanjut dari pertemuan dirinya dengan Gubernur Aceh Nova, Iriansyah pada 5 Mei 2021 yang membahas peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran Pemerintah Aceh.  

Indra Khaira Jaya menyampaikan empat poin penting dalam pelaksanaan APPD Aceh. Poin pertama adalah urgensi dan manfaat dari penugasan evaluasi perencanaan dan penganggaran APBA/APBK di 4 Pemerintah daerah di Aceh.

Kegiatan evaluasi perencanaan dan penganggaran APBA/APBK di 4 Pemerintah daerah di Aceh itu merupakan bagian dari Program Pengawasan Prioritas Nasional (PPPN) yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia untuk memastikan penggaran sesuai ketentuan, tujuan strategis dan visi, misi kepala daerah serta memenuhi syarat 3 E (efesien, efektif dan ekonomis).

Poin kedua, mengenai Audit Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada APBA tahun 2020. Indra dan tim BPKP menerangkan bahwa banyak persoalan tindak pidana korupsi yang bersumber dari DOKA, maka audit ini diperlukan untuk mengidentifikasi efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja dari program yang  bersumber dari DOKA.  

"Harapannya hasil audit DOKA dapat memberikan feedback bagi perbaikan tata kelola sejak perencanaan, pelaksanaan dan akuntabilitas program/kegiatan DOKA," ujar Indra.

Ketiga, terkait pengawasan Baitul Mal Aceh. Penugasan ini merupakan penugasan yang unik mengingat zakat menjadi salah satu instrumen fiskal di Aceh. Zakat menjadi bagian penerimaan asli daerah dalam APBA dan digunakan melalui mekanis APBA.

"Dari pengawasan Baitul Mal ini diharapkan diperoleh gambaran sejauh mana zakat meningkatkan sumber - sumber Pendapatan Asli Daerah Khusus (PADK) dan menjadi sumber dana yang memadai bagi pembangunan Aceh seiring dengan sumber - sumber dana lainnya diluar zakat," ujar Indra.

Terakhir, membahas tentang lanjutan Probity Audit. Probity audit yang telah dimulai sejak Juni 2020 telah memberikan kontribusi yang nyata dalam memberikan masukan kebijakan maupun koreksi harga yang siginifikan sehinga tercipta efisiensi dan efektifitas.

Setidaknya sampai tahap saat ini koreksi untuk penghematan anggaran Multi-Years Contract (MYC) mencapai Rp 156 miliar lebih. Sehingga kegiatan ini akan terus berlangsung hingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa proyek MYC ini berlangsung sesuai ketentuan, dilaksanakan secara efisien, efektif dan tepat waktu baik kuantitas maupun kualitas.

Menurut Indra, dari penyampaian tersebut, mitra BPKP Aceh yang hadir pada koordinasi ini memahami maksud dilaksanakannya APPD di Aceh tahun 2021 dan memberikan dukungan penuh.

Sementara itu Inspektorat Aceh sendiri siap berkolaborasi dan sinergi dengan Perwakilan BPKP untuk melaksanakan APPD tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atas pelaksanaan pengawasan keempat lokus penting dan strategis tersebut.

"Diharapkan sinergi dan kolaborasi penugasan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi perbaikan tata kelola keuangan dan pembangunan di Aceh dan dapat memenuhi harapan publik dalam mensejahterakan rakyat Aceh," kata Indra.