Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) melakukan kerja sama dengan dengan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS). Penandatanganan kerja sama itu dilakukan di Jakarta.
- Kadin Aceh Minta Jangan Ada Intervensi Politik dalam Penetapan Dirut BAS
- Ekspor CPO dari Aceh ke India Tersendat Covid-19
- Harga TBS Kelapa Sawit di Aceh Tembus Rp 2.000 Lebih
Baca Juga
"Penandatanganan kerjasama ini dalam bentuk integrasi pengengelolaan pelabuhan guna mewujudkan konektivitas global supply chain di Indonesia," ujar Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnain, Kamis, 27 Mei 2021.
Iskandar mengatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural, pengembangan Pelabuhan Sabang dan juga Pulau Aceh diharapkan dapat dioptimalkan secara baik. Hal itu tentu atas dukungan berbagai pihak, dalam hal ini dari PT KBS, sebagai patner kerja BPKS.
Iskandar menjelaskan terkait infrastruktur, BPKS hingga saat ini telah mempersiapkan berbagai keperluan untuk kerja sama ini. Misalnya, kata dia, pembangunan jalan raya, dan dermaga.
Saat ini, terdapat tiga pelabuhan yang sudah siap digunakan, yakni pelabuhan kedatangan kapal, CT1, CT2 dan CT3, yang bisa menampung kapal 10 ribu DWT.
Selain kerja sama ini juga membuka kesempatan kepada seluruh pihak terutama KBS untuk berinvestasi bidang lain, seperti perhotelan, pelabuhan dan juga perikanan.
Zulkarnain juga berharap kolaborasi dua pihak ini menjadikan kedaulatan kemaritiman Indonesia dapat lebih terjaga. Sehingga potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan lebih maksimal demi masa depan bangsa dan negara Indonesia.
Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), Akbar Djohan, mengatakan bahwa sektor kemaritiman Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional jika potensinya dimaksimalkan dengan sebaik mungkin. Salah satu caranya adalah dengan melakukan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, baik pemerintah, asosiasi, sampai swasta.
Dia menyebut kerja sama ini sebagai strategis kecil dengan falsafah kolaboratif. Dia berharap kerja sama ininmenciptakan konektivitas pelabuhan curah di Indonesia.
"Untuk itu PT KBS melakukan MoU dengan BPKS untuk bersama mempersiapkan Indonesia menjadi poros maritim dunia," kata Akbar.
Akbar menambahkan bahwa dirinya ingin mengajak sebanyak-banyaknya stakeholder kemaritiman untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Selain bersama BPKS, pihaknya juga menjalin kolaborasi bersama Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), dan Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI).
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia, Basilio Dias Araujo, mengatakan terdapat 40 persen atau Rp 78 ribu triliun potensi barang perdagangan dunia yang melewati Indonesia. Namun dirinya menilai potensi ini belum dimaksimalkan.
Dia mengatakan Indonesia memiliki kemewahan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, punya banyak selat dan alki 1 sampai 3. Potensi barang perdagangan dunia yang melewati Indonesia sangat besar, namun belum dikelolansecara optimal.
"Dengan kolaborasi dengan berbagai pihak, kita bisa mempercepat persiapan pembangunan untuk menjaga kedaulatan, sekaligus memaksimalkan potensi maritim kita," ujar Basilio. 
- Rp 4,9 Triliun Dana Desa Tak Berkontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Angka Kemiskinan di Aceh
- Produksi Jagung di Aceh Tahun Ini Ditargetkan Capai 36 Ribu Ton Lebih
- Sempat Anjlok, Harga Ikan di TPI Lampulo Banda Aceh Mulai Stabil
