Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diharapkan bisa mencegah terjadinya penjualan obat ilegal di Indonesia. Program pencegahan yang konkret harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penjualan tidak resmi, termasuk di platform digital.
- Hasil Verifikasi Administrasi, Lima Parpol yang Menang Gugatan Kembali TMS
- Revisi UUPA Diharapkan Perbaiki Aturan Kelembagaan dan Kebijakan Aceh
- Tidak Ada Permintaan Pemekaran Provinsi Aceh dalam Draft Revisi UUPA
Baca Juga
“Oke sudah ada data produk yang sudah ditindak oleh BPOM, tapi harus ada program pencegahan dan penindakan yang tegas,” kata anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi PKS, Alifudin dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 Juni 2022.
Dia juga meminta agar BPOM berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan jasa seperti marketplace. Karena diduga banyak penjualan obat juat ilegal di toko online.
"Kita ini sekarang sudah zaman digital, sudah ada polisi cyber, BSSN. Seharusnya kolaborasi, dan juga jangan hanya program penindakannya, harus ada program pencegahan yang spesifik untuk masalah ini,” kata dia.
Banyaknya promosi obat ilegal lewat toko online, kata Alifudin, membuat banyak orang semakin mudah menyebarkan penjualan itu. Hal tersebut menandakan regulasi dan pengawasan yang lemah dari BPOM.
"Kami berharap, walau BPOM dalam tahun ke tahun memiliki data penindakan produk yang ilegal, tapi juga program penindakan yang solutif terkait hal ini, serta bukan hanya soal penindakan, pencegahannya pun harus dibuat programnya agar semua masyarakat bisa saling mengawasi,” ujar dia. 
- BPOM Aceh Kembali Temukan Ribuan Produk Pangan Berbahaya dan Kedaluwarsa
- Aceh Masuk Lima Wilayah Terbanyak Beredar Produk Tanpa Izin
- BPOM Aceh Kembali Temukan Produk Kedaluwarsa Selama Ramadan 1445 H
