Buntut Kebakaran di LP Tangerang, Menteri Yasonna Didesak Mundur

Yasonna Laoly. Foto: net.
Yasonna Laoly. Foto: net.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mundur dari jabatan. Dia dianggap bertanggung jawab atas kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Banten, yang menyebabkan 41 narapidana tewas. 


Usman Hamid menilai Yasonna tidak mampu mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas di lapas hingga akhirnya terjadi peristiwa kebakaran yang menelan banyak korban jiwa. Sosok lain yang dianggap bertanggung jawab adalah Dirjen Lapas Reinhard Silitonga.

“Sudah selayaknya Menkumham dan Dirjen Lapas mundur dari jabatan mereka. Ini masalah serius hak asasi manusia banyak orang, terutama mereka yang menjadi korban dan yang kini masih berada dalam penjara yang sesak,” kata Usman seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Kamis, 9 September 2021.

Usman juga juga meminta agar pemerintah melakukan langkah strategis untuk menangani masalah penuhnya tahanan di sejumlah lapas di seluruh Indonesia. Caranya dengan mengubah orientasi politik dalam hal kebijakan menangani kejahatan ringan.

Termasuk, kata Usman Hamid, terkait penggunaan narkotika. Pemerintah dapat membebaskan mereka yang seharusnya tidak pernah ditahan, termasuk tahanan hati nurani dan orang-orang yang ditahan atas dasar pasal-pasal karet dalam UU ITE.

Usman Hamid juga mengatakan pelanggar ringan, seperti menyampaikan aspirasi di media sosial yang dianggap melanggar hukum pidana, tidak perlu langsung ditahan. Hal ini untuk mencegah agar penjara tidak sesak.

Penahanan dan pemenjaraan hanya karena mengekspresikan pendapatnya, kata Usman Hamid, secara damai tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun. Terlebih lagi dalam situasi penjara yang tidak lagi mampu menampung tahanan dalam jumlah yang wajar. Selain membahayakan kesehatan, hal ini juga membahayakan nyawa para tahanan, terutama di saat pandemi.

“Pemerintah harus bertanggung jawab dan segera mengusut apa sebab kebakaran tersebut dan memastikan semua hak keluarga korban terpenuhi,” kata Usman Hamid.