Bupati Aceh Besar Diminta Usulkan Pendirian SPBU Kompak di Pulo Aceh

Ilustrasi: Pertamina.
Ilustrasi: Pertamina.

Ketua Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh, Nahrawi Noerdin, meminta Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, agar mengusulkan hadirnya SPBU Kompak  atau satu harga di Pulo Aceh ke kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).


Menurutnya, dengan hadirnya SPBU satu harga di Pulo Aceh, masyarakat di pulau terluar yang ada di sana dan umumnya berprofesi nelayan serta petani bisa mendapatkan BBM bersubsidi, baik itu solar maupun pertalite. 

"Selama ini masyarakat Pulo Aceh harus membeli BBM bersubsidi, baik solar maupun pertalite  dengan harga lebih jauh dari daratan. mereka kesulitan untuk mendapatkannya BBM subsidi," Nahrawi kepada wartawan, Rabu, 15 Juni 2022.

Dia mengatakan, seyogyanya masyarakat Pulo Aceh harus menjadi prioritas, karena masyarakat di sana umumnya bekerja sebagai petani dan nelayan.

Owner D'Energy Cafe ini meminta Bupati Aceh Besar dapat mengusulkan hadirnya SPBU Kompak di Pulo Aceh kepada Kementeria ESDM, sehingga masyarakat di sana tidak lagi harus membeli BBM di daratan. 

"Masyarakat di sana terkadang juga kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi di daratan. Sehingga harapan kita dengan hadirnya SPBU Kompak di Pulo Aceh, masyarakat di sana akan memperoleh 'keadilan' layaknya masyarakat yang berada di daratan, tidak terdeskriminasi," ujarnya.

Nahrawi menyebutkan, Pulo Aceh adalah wilayah yang masuk ke dalam ketegori daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil (3T), sehingga sudah seharusnya BBM satu harga dengan yang di daratan

"Di Pulo Aceh Harga Biosolar Rp 8.000, Pertalite Rp 12.000, dan Pertamax Rp 14.000. Sementara di daratan Pertamax Rp 12.500, Pertalite Rp 7.650 dan Biosolar Rp 5.150," jelas dia.

Dia menambahkan, terkait pengusulan agar hadirnya SPBU Kompak di Pulo Aceh, Aceh Besar, juga sudah didiskusikan dengan Sales Area Manager PT Pertamina Aceh, Sony Indro Prabowo.

"Beliau sangat mendukung hadir SPBU Kompak di Pulo Aceh. Tapi, untuk hadirnya SPBU Kompak di sana, harus atas usulan Bupati Aceh Besar ke kementerian ESDM Aceh. Semoga hal ini bisa terwujud, karena sayang masyarakat di Pulo Aceh," katanya.