Amerika Serikat melarang impor makanan laut dari armada kapal Cina. Kapal-kapal itu dianggap AS mempekerjakan secara paksa warga dari berbagai negara.
- Kejati Kembalikan Berkas Perkara RS Regional Aceh Tengah ke Penyidik
- Polisi Tahan Satu Lagi Tersangka Korupsi Pengadaan Bebek di Agara
- Saiful Mahdi Akan Tetap Mengajar dari Balik Jeruji Lapas Lambaro
Baca Juga
Jumat lalu, pejabat Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) mengatakan bahwa penyelidikan yang mereka lakukan selama setahun menemukan bukti-bukti dugaan kerja paksa di 32 kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh Dalian Ocean Fishing Co Ltd.
Termasuk kekerasan fisik terhadap pekerja migran, pemotongan gaji, dan pembatasan gerakan. Sebagian besar pekerja adalah orang Indonesia seperti dilaporkan The Wall Street Journal (WSJ).
CBP akan segera menyita tuna, ikan todak, dan produk makanan laut lainnya dari Dalian Ocean Fishing Co., Ltd., di semua pelabuhan masuk AS, mengutip undang-undang federal AS, yang melarang pengiriman terkait dengan budak atau pekerja di bawah umur.
"Kami telah menemukan bukti dari 11 indikator kerja paksa, termasuk kekerasan fisik terhadap nelayan, jeratan hutang, pemotongan gaji, dan kondisi kerja yang tidak layak," kata Troy Miller, pejabat senior CBP, seperti dikutip WSJ, Jumat lalu.
CBP juga menemukan sejumlah bukti adanya kerja paksa. CBP mengatakan tindakan ini dilakukan untuk melindungi pekerja yang rentan sambil meningkatkan peluang bagi nelayan dan produsen makanan laut AS.
Miller menyamakan tindakan kapal Cina itu dengan perbudakan modern. Miller juga mengungkapkan, banyak orang Indonesia di antara para pekerja yang menjadi korban kekerasan di armada itu.
Empat nelayan Indonesia tewas tahun lalu saat bekerja di kapal Dalian Ocean Fishing. Tiga mayat secara seremonial dibuang ke laut, menurut The Jakarta Post. Kematian tersebut mendorong penyelidikan bersama antara Jakarta dan Beijing. Keluhan dari anggota kru tentang makanan yang sedikit, dehidrasi, dan pemukulan memicu protes di negara itu.
Sejauh ini, Perusahaan Dalian mengimpor makanan laut senilai USD 233.000 pada tahun fiskal terakhir. Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan tindakan CBP adalah untuk membantu menghentikan pelanggar hak asasi manusia yang mengambil untung dari kerja paksa.
Departemen Luar Negeri telah mencabut lebih dari selusin visa dari pihak yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal yang juga terkait dengan perdagangan manusia.
Departemen Luar Negeri dalam laporan hak asasi manusia tahun 2020 juga mendokumentasikan tiga nelayan Indonesia yang memohon bantuan. Mereka terjebak di kapal penangkap ikan Cina, dianiaya, dan dipaksa bekerja 20 jam sehari tanpa dibayar.
Amerika Serikat telah memberlakukan sejumlah larangan impor karena kekhawatiran akan kerja paksa ala Cina ini. Sebagian besar tindakan difokuskan pada wilayah Xinjiang, Cina, di mana lebih dari 1 juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp interniran untuk menjalani penyiksaan dan pelanggaran lainnya.
Pemerintahan Trump, selama minggu terakhir masa jabatannya, memerintahkan pelarangan besar-besaran pada semua produk kapas dan tomat dari Xinjiang, produsen kapas utama dunia, di tengah laporan bahwa ratusan ribu orang Uighur dipaksa untuk memetik kapas di wilayah tersebut. Larangan luas tersebut dapat berdampak besar pada industri pakaian jadi global. 
- Jadi Tersangka, Ferdy Sambo Terancam Hukuman Mati
- Massa Aksi di Banda Aceh Minta Presiden Pecat Kapolri
- Teddy Minahasa Dipecat Tidak dengan Hormat
