Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman, mengingatkan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk tidak menunda pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP). Jika anggaran kota defisit, maka yang dapat ditunda adalah pembayaran proyek.
- MaTA Desak BPKP Audit Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh
- Utang Bengkak, Pemerintah Kota Banda Aceh Pertanyakan Kompensasi dari Pemerintah Aceh
- Insentif Pegawai Menunggak Picu Buruknya Pelayanan di Pemerintah Kota Banda Aceh
Baca Juga
“Proyek dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya. Bukan memotong atau mencicil pembayaran di tahun berikutnya,” kata Nasrul Zaman kepada Kantor Berita RMOLAceh, Jumat, 7 Januari 2022.
Nasrul Zaman mengatakan pemerintah kota seharusnya memprioritaskan pembayaran gaji dan tunjangan setiap bulan. Besar atau kecil nilai tunjangan, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Para pegawai seharusnya menerima pembayaran TPP sesuai dengan kinerja yang mereka laporkan setiap hari lewat aplikasi e-Kinerja. Ini merupakan apresiasi dari pemerintah kota terhadap pegawai mereka.
“Kalau misalkan pendapatan asli daerah (PAD) kurang, jangan diberi. Jika dianggarkan, maka itu harus diberikan,” kata Nasrul Zaman. “Masak dicicil, Pemko Banda Aceh ngaco.”
Nasrul Zaman mengingatkan agar pemerintah kota bersikap profesional dalam menganggarkan tunjangan buat pegawai mereka. Serangkaian kegagalan pemerintah kota dalam membayar tunjangan pegawai menunjukkan Pemerintah Kota Banda Aceh tidak mampu mengelola keuangan dan pegawai. 
- JKA Terancam Ditangguhkan, Pemerintah Aceh Dinilai Tak Peduli Rakyat
- Venue Baru Tak Jadi Dibangun di Aceh, Pengamat: Nggak Usah Ada PON
- Ini Kata Pengamat Ihwal Larangan ASN Pemko Banda Aceh Ngopi Saat Jam Kerja
