Dalimi Sebut Surat Pemecatan Irwandi Diterima DPR Aceh Pada Pertengahan Agustus

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sudah menerima Keputusan Presiden (Keppres) Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tentang pemberhentian Irwandi Yusuf dari jabatannya sebagai Gubernur Aceh 2017-2022. Dia diberhentikan setelah terbukti bersalah atas tuduhan suap dana otonomi khusus.


"Tanggal 12 Agustus saya melihat surat keputusan itu di ruang Wakil Ketua III DPRA," kata Wakil Ketua DPRA, Dalimi, kepada rmolaceh.id, Kamis 15 Oktober 2020. "Akan ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat paripurna mengumumkan pemberhentian serta mengangkat Nova Iriansyah menjadi Gubernur Aceh definitif."

Hingga kini, sejak diterimanya surat tersebut, DPRA belum memprosesnya dan belum mengagendakan jadwal rapat paripurna. Dalimi mengatakan tidak mengetahui tindak lanjut dari Keppres tersebut. Padahal, semestinya setelah Keppres diterima harus segera diumumkan dan dibacakan dalam paripurna. 

"Pertanyaannya kenapa lembaga belum melakukan hal itu, kenapa tidak ditindaklanjuti," kata Dailami. 

Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), kata Dailami, dimulai dari Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, diangkat dan diberhentikan itu prosesnya harus di DPRA/DPRK kalau kita di Aceh.

Irwandi Yusuf diberhentikan dari jabatannya karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. Dan berada dalam tahanan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung.

Mahkamah Agung pada putusan kasasi menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara dengan denda Rp 300 juta serta subsider tiga bulan kurungan terhadap mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu. 

Awal Oktober lalu, politikus Partai Daerah Aceh, Tengku Razuan, mengatakan hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum menerima keputusan inkrah terhadap proses hukum Irwandi.

Tanpa putusan itu, kata Razuan, DPR Aceh tak bisa menggelar paripurna pemberhentian Irwandi dari jabatan sebagai gubernur untuk selanjutnya menetapkan Nova sebagai Gubernur Aceh.

Razuan mengatakan jika hal itu tidak terjadi dalam waktu dekat, maka Pemerintah Aceh bakal tak memiliki wakil gubernur. Razuan mengatakan Desember 2020 adalah batas akhir pencalonan wakil gubernur yang akan mendampingi Nova sebagai gubernur.

Razuan juga mengungkapkan bahwa partai pengusung Irwandi-Nova belum membicarakan permasalahan ini. Dia berharap ada pertemuan partai pengusung, dalam waktu dekat, untuk membicarakan hal ini.

Razaun tak yakin dalam sisa waktu tiga bulan, persoalan pemecatan Irwandi, pelantikan Nova dan pencarian wakil gubernur bisa tuntas. “Saat ini, terlihat partai pengusung tidak kompak,” kata Razuan.