- Hingga Juli 2023, BPKH Kelola Dana Haji Sebesar Rp 158 Triliun
- DPR Pertanyakan Kinerja BPKH Mengelola Dana Haji
- Meraba-raba Uang Haji
Baca Juga
SEBAGAI badan perwakilan rakyat yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan kepada Pemerintah, DPR saat ini dituntut untuk aspiratif dan lebih gigih dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Bukan sebagai juru bicara atau pembela dari kepentingan Pemerintah. Anggota DPR dipilih oleh rakyat bukan ditunjuk atau dibayar Pemerintah.
Tentu banyak agenda pengawasan Dewan terhadap kerja Pemerintah saat ini, tetapi ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian serius karena menjadi aspirasi utama kekinian. Pansus sebagai organ lanjutan dari kerja Komisional Dewan harus dibentuk, yaitu: Pertama, Pansus Haji.
Implikasi pembatalan haji berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 660 tahun 2021 telah menimbulkan keresahan calon jemaah dan kegelisahan rakyat. Banyak pertanyaan yang butuh klarifikasi dan investigasi, baik aspek kerja atau kinerja penyelenggaraan maupun besaran, alokasi, dan penggunaan keuangan atau dana haji.
Penting tahap awal audit investigasi batal haji 2020 dan 2021, karena bagaimana bisa memberangkatkan jika sesuai Laporan BPKH kas saldo Desember 2019 hanya Rp 8,8 miliar dan Desember 2020 Rp 17,9 miliar. Sedangkan per 200 ribu jemaah dibutuhkan biaya kurang lebih Rp 14 triliun.
Jika ada simpanan di Bank, berapa besaran dan profil simpanannya seperti apa? Pertanyaan krusial lain adalah dari investasi jangka panjang, sesuai data 2019, Rp 60,1 triliun dan jangka pendek Rp 9,9 triliun, mengapa angka tercatat dalam kas bersih dari aktivitas investasi minus Rp 12 triliun.
Lalu investasi jangka panjang Rp 90,7 triliun dan jangka pendek Rp 8,8 triliun, pada 2020, hasilnya minus Rp 20 triliun. Apa makna "aman" yang dikemukakan oleh Jokowi, Maruf Amin, dan Anggito Abimayu?
Audit Investigasi dan Pansus DPR harus dilakukan demi kejelasan kondisi dana haji tersebut. Rakyat perlu informasi, kepastian, dan ketenangan.
Kedua, Pansus tenaga kerja asal Cina. Soal TKA Cina yang masuk dan bekerja di Indonesia menjadi "misteri" yang menggelisahkan. Berdampak pada kecemburuan sosial dan kerawanan politik.
Investasi dan utang luar negeri negeri yang besar ternyata melekat dengan komitmen kehadiran TKA Cina yang tidak semua berkualifikasi spesifik. Tenaga biasa atau kasar pun membanjiri. Jumlahnya tak jelas.
Sebagai sampel di masa larangan mudik kedatangan WNA Cina pada 8 Mei sebanyak 157 orang TKA, 11 Mei 2021 dengan Southern China Airways tiba 103 orang, 12 Mei dengan Sriwijaya Air dari Hang Zhou datang 149 orang, 13 Mei dengan Xiamen Air dari Fu Zhou sejumlah 110 orang, dan 15 Mei dengan Southern China berjumlah 158 orang. Tak jelas status.
Pastinya mereka mengantongi dokumen Kartu Izin Tinggal Sementara dan Kartu Izin Tinggal Tetap dari Kemenhukham melalui Dirjen Imigrasi. Kedatangan mereka hampir tiap hari melalui Bandara Soekarno Hatta, lalu yang melalui Bandara lain di berbagai daerah di Indonesia bukan tidak ada.
Jauh sebelum bulan Mei dan setelahnya. Lalu yang tiba melalui laut atau jalur lain apakah terdata dengan baik, baik legal dan ilegal? Kerawanan sosial politik berkaitan dengan sentimen etnis diduga akan menguat. Tanpa klarifikasi dan kendali bukan mustahil berujung konflik atau rusuh. Kasus di Kendari, Ketapang, Serang, Halmahera, dan lainnya menggambarkan kerawanan tersebut.
Di sisi lain masyarakat khawatir bahwa TKA Cina yang datang itu sebenarnya Tentara Merah. Kecurigaan muncul melihat postur tubuh "para pekerja" yang berbeda. Penyusupan yang berbahaya tentu tak bisa dibiarkan atau dianggap remeh.
Pengkhianat negara apakah warga biasa atau pejabat tinggi yang bermain harus segera ditangkap, diinterogasi, dan diberi sanksi keras. Dua Pansus sebagai alat kelengkapan Dewan ini mendesak untuk disiapkan dan dibentuk oleh DPR.
Bukan hanya sebagai penenang atas kegelisahan rakyat, tetapi juga kewajiban Dewan untuk ikut mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan lain serta turut membongkar potensi ancaman yang merugikan atau menimbulkan bahaya nasional. Masalah haji dan TKA China sudah dalam kategori darurat.
| Penulis adalah pemerhati politik dan kebangsaan.
- Hendrawan: Bandar Utama Judi Biasanya Punya Akses Politik
- Begini Perkiraan Perolehan Kursi Delapan Parpol di DPR RI
- PPP Tersingkir, Ghufran ZA Gantikan Illiza ke Senayan
