Darwati Minta Pemerintah Aceh Evaluasi Lahan HGU dan HTI

Darwati A Gani. Foto: ist.
Darwati A Gani. Foto: ist.

Politikus Partai Nanggroe Aceh, Darwati A Gani, meminta Pemerintah Aceh meninjau kembali hak guna usaha dan hak tanaman industri terhadap perusahaan yang tidak melakukan eksploitasi. Tanah itu dapat dialihkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh.


Darwati mengatakan hal ini dikeluhkan oleh Wali Kota Langsa saat RDPU dengan Komisi I. Wali kota menyampaikan pemerintah bisa menyiapkan tanah yang begitu luas untuk orang-orang kaya di Jakarta untuk HGU perkebunan kelapa sawit. Sementara Pemerintah Kota Langsa kesulitan menyiapkan tanah untuk masyarakat miskin.

“Dan ini juga dialami oleh beberapa kabupaten dan kota di Aceh,” kata Darwati, Jumat, 20 November 2020.

Darwati mengatakan Komisi I DPR Aceh saat ini membahas Rancangan Qanun Pertanahan. Qanun tersebut, kata Darwati sangat ditunggu-tunggu setelah 15 tahun perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Menurut Darwati, dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), Pemerintah RI diharuskan menyiapkan lahan dua hektare untuk masing-masing kombatan, korban konflik, dan bekas tahanan politik serta narapidana politik.

"Kemarin kami melaksanakan RDPU tentang perancangan qanun tersebut dan kami mendengarkan banyak keluhan. Menurut kami, hal itu sangat miris," kata Darwati.

Darwati mengatakan salah satu wilayah itu adalah Langsa. Menurut Darwati, Langsa hanya memiliki luas 600 kilometer persegi. Sebagian luas wilayah itu diperuntukkan untuk pemukiman penduduk. Sebagian lain untuk hutan magrove atau hutan kota dan sebagian besar diperuntukkan untuk HGU. 

Karena itu, Darwati meminta Pemerintah Aceh untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Apalagi, ada HGU yang berada di tengah kota. Daerah lain, di Aceh Jaya, kata Darwati, pemerintah kabupaten ingin memberikan tanah kepada bekas kombatan, korban konflik, dan tapol napol.

Namun mereka tidak memiliki lahan karena sebagian besar terdaftar sebagai HGU dan HTI. Sementara tanah-tanah hutan di sana dibiarkan terlantar oleh pemilik HGU dan HTI. Dengan mengevaluasi HGU dan HTI yang ada saat ini, Darwati berharap tak ada lahan terlantar yang tidak dikelola di Aceh.