Batalnya rencana deklarasi Piagam Koalisi Perubahan di Sekret Perubahan Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu malam 22 Maret 2023 menyisakan tanda tanya.
- Aminullah Kuasai Mobil Dinas Mewah, YARA: Bentuk Keserakahan
- Amerika Sebut Kedekatan Rusia dan Iran Ancaman Besar bagi Dunia
- PAN Aceh Gelar Musda secara Virtual
Baca Juga
Ketua Bidang Polhukam DPP PKS, Al Muzammil Yusuf menyebut batalnya deklarasi hanya persoalan waktu semata. Menurutnya, Koalisi Perubahan (Nasdem, Demokrat, dan PKS) masih mencari waktu yang tepat untuk mendeklarasikan piagam koalisinya.
“Sedang kita sinkronkan waktunya dengan kegiatan yang sudah dibuat oleh masing-masing pimpinan partai dan capres,” kata Muzammil dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, 23 Maret 2023.
Muzammil memastikan bahwa pihaknya mengupayakan agar deklarasi Koalisi Perubahan bisa dilakukan pada bulan suci Ramadhan tahun ini.
“Insya Allah kita cari waktu terbaik. Mudah-mudahan bisa Romadhon ini,” pungkasnya.
Rencana deklarasi Piagam Koalisi Perubahan di Sekret Perubahan tepatnya berada di Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu malam, 22 Maret 2023 batal.
“Batal. Intinya malam ini tidak jadi,” kata Wasekjen DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL.
Sebelumnya, beredar undangan peliputan “Deklarasi Piagam Koalisi Perubahan” yang akan dilaksanakan pada: Rabu, 22 Maret 2023, pukul 21.00 WIB-selesai di Sekretariat Perubahan.
Tak selang berapa lama, beredar kembali undangan yang berisi ralat atas rencana deklarasi piagam koalisi perubahan. Disebutkan dalam undangan itu, karena alasan teknis dan waktu, agenda ditunda.
Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi sekitar pukul 20.50 WIB pada hari Rabu, 22 Maret 2023, di teras rumah megah berwarna putih nomor 46 tersebut tampak bangku-bangku dan meja yang kosong.[R
- OJK Aceh Tanggapi Wacana Revisi Qanun LKS
- Banleg DPR Aceh: Tak Direvisi, Tapi Dikaji Lebih Dalam Qanun LKS
- Gubernur Aceh Tertular Covid-19, Presiden Diminta Tunjuk Pelaksana Tugas
