Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Aceh, Dalimi, mengatakan tetap akan solid dan mendukung kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono dan Rifki Harsya. Demokrat Aceh, kata Dalimi, tidak tertarik terhadap isu pengambilalihan kepengurusan pusat oleh Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan.
- Maju DPR RI, HT Ibrahim Janji Perjuangkan Petani-Nelayan hingga Syariat Islam
- Beredar Postingan mengatasnamakan Partai Demokrat, Firdaus: Itu Bohong dan Fitnah
- Lima Bacaleg Demokrat DPRK Banda Aceh Ajukan Perubahan Nama
Baca Juga
"Kita tetap setia kepada kepemimpinan AHY dan Rifki Harsya," kata Dalami kepada Kantor Berita RMOLAceh, Kamis, 4 Februari 2021.
Bahkan, kata Dalami, seluruh pengurus DPD Partai Demokrat Aceh tidak terpengaruh terhadap isu tindakan yang coba dilakukan oleh pihak-pihak dari eksternal partai. Kepengurusan partai di Aceh, kata Dalimi solid.
Dalami mengaku tidak pernah menerima surat dari Dewan Pimpinan Pusat Demokrat untuk meminta dukungan kesetiaan. Namun, tanpa diminta, Demokrat Aceh yang memberikan surat kesetiaan itu. “Kesetiaan itu merupakan inisiatif kami, DPD Partai Demokrat Aceh,” kata Dalimi.
Dalami juga mengatakan, pengurus Demokrat di Aceh tidak menerima tawaran uang sebesar Rp 100 juta, seperti yang dijanjikan oleh para pihak yang mencoba mengambil alih kepemimpinan DPP Partai Demokrat. Urusan kesetiaan, kata Dalimi, tidak bisa ditukar dengan materi.
"Ketika kami memilih AHY, berarti dia adalah sosok pemimpin yang sah. Saat kongres, AHY terpilih secara aklamasi, selesai," kata Dalimi. "Intinya kita tetap di bawah kepemimpinan AHY, jadi jangan ada isu ini isu itu."
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, mengatakan telah terjadi upaya politik yang berupaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Hal ini, kata AHY, mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.
"Saya ungkapkan ini karena hal ini cukup serius. Cepat atau lambat pasti menjadi konsumsi publik dan diketahui oleh masyarakat secara luas,” kata AHY.
AHY mengatakan pimpinan Partai Demokrat perlu memberikan penjelasan resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Menurut kesaksian dan testimoni banyak, kata AHY, gerakan “kudeta” ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. 
- AHY: Mafia Tanah Rugikan Rakyat dan Negara
- DPR RI Dapil Aceh 2: Golkar Dua Kursi, Demokrat dan PPP Tak Ada Wakil
- Hubungan AHY-Moeldoko di Kabinet Bakal Terus Memanas
