Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun), Cut Huzaimah, melalui sekretarisnya, Azanuddin Kurnia, menyebutkan pihaknya sudah bekerja maksimal pada bidang pertanian dan perkebunan di Aceh. Hal ini dibarengi dengan segudang prestasi ysng ditorehkan.
- Di Gayo Lues, PLN Resmikan Pembangkit Listrik Ramah Lingkungan
- DKP Aceh Data Boat Nelayan yang Berhak Dapat BBM Subsidi
- Boat Penumpang Tujuan Pulo Aceh Kandas di Gampong Jawa
Baca Juga
“Bulai Mei lalu, Distabun Aceh sudah mengirim surat agar dicabut larangan ekspor. Karena harga sawit murah, saat ini larangan ekspor kan sudah dicabut,” kata Azan, saat menerima orasi dari Aliansi Pemuda Tani Aceh di Kantor Distanbun Aceh, Jumat, 5 Agustus 2022.
Azan menyebutkan, surat itu dilayangkan setelah berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Seperti lembaga Perwakilan Perusahaan Kelapa Sawit, GAPKI, Apkasindo, Apkasindo Perjuangan, dan Biro Ekonomi Setda Aceh.
Pada 23 Mei lalu, larangan ekspor itu sudah dicabut. Artinya, kata Azan Distanbun bersama stakeholder terkait sudah berusaha memperjuangkan nasib para petani sawit di Aceh. “Tapi yakinlah kita terus berjuang bersama pemerintah pusat demi petani kita,” ujar dia.
Terkait tuntutan terhadap rendahnya alokasi pupuk subsidi di Aceh, Azan menjelaskan pupuk subsidi dialokasikan secara nasional 30-50 persen dari usulan kebutuhan pupuk daerah. Hal itu dikarenakan keterbatasan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) untuk subsidi.
Azan menyebut, alokasi pupuk subsidi di Aceh tahun ini sebesar 259.917 ton. Namun, kata dia, Distanbun terus berupaya meningkatla persentase jumlah pupuk di Aceh.
“Selain Distanbun, juga ikut dibantu oleh DPRA, dan DPR RI Komisi IV untuk meminta tambahan tersebut kepada Kementan,” sebut dia.
Terkait alokasi alat mesin pertanian, kata dia, sejak dikeluarnya Pemendagri 90/2019 dan Kepmendagri 50/2020, maka kewenangan Distanbun Aceh sudah dicabut untuk proses pengadaan. Sehingga Distanbun tidak bisa lagi membeli untuk tambahan alat mesin pertanian.
“Begitu juga dengan hasil panen padi, Aceh cukup menggembirakan. Tahun 2019, Aceh pernah mendapat peringkat delapan seluruh Indonesia karena produksi yang tinggi,” kata Azan.
Menurut Azan, demi mendongkrak hasil panen petani harus ada pabrik padi yang modern. Supaya nilai tambah, seperti dedak; sekam; pecahan beras; dan lainnya bisa dinikmati oleh masyarakat Aceh.
Untuk itu, Azan mengajak agar para pengusaha di Aceh mau terjun menanamkan investasinya pada sektor pertanian dan perkebunan. Azan juga mengajak pengunjuk rasa itu merayu para pengusaha terjun pada bisnis perkebunan dan pertanian.
Terkait tudingan bahwa Distanbun sangat tertutup terhadap informasi, Azan menyayangkan hal itu. Sebab tahun lalu, Distanbun Aceh meraih peringkat keenam seluruh Aceh terhadap keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Aceh (KIA).
“Naik dua peringkat pada tahun 2020. Ini menujukkan kita sangat respon terhadap informasi yang dibutuhkan oleh publik,” sebutnya.
Apa yang diminta pengunjuk rasa hari ini, kata Azan, sudah dipikirkan dan diperjuangkan oleh Distanbun Aceh. “Hanya saja kami menyadari kita perlu penguatan kedepan, agar cita-cita mulia ini bisa cepat tercapai untuk kesejahteraan petani dan bisa mengurangi angka kemiskinan,” ujar dia. 
- Sempat Bermalam, Massa Tolak PT BMU Akhirnya Tinggalkan Kantor Gubernur
- Massa Aksi Tolak PT BMU Bermalam di Kantor Gubernur Aceh
- Tiba di Patung Kuda, Partai Buruh Bawa Enam Tuntutan
