Di Hadapan Anggota G20, Firli Bahuri Soroti Isu Energi Baru Terbarukan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri di acara G20 di Bali. Foto: Ist.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri di acara G20 di Bali. Foto: Ist.

Mitigasi korupsi terkait isu sumber daya alam baru dan terbarukan menjadi poin penting yang turut dibahas Ketua KPK RI, Firli Bahuri di hadapan delegasi negara Anggota G20. Dalam acara putaran kedua Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20 di Nusa Dua, Bali, Firli membeberkan apa yang disiapkan oleh tim ACWG mengenai topik sumber daya alam baru dan terbarukan.


"Kita tahu bahwa energi yang saat ini digunakan yaitu energi fosil yang semakin menipis persediaannya, banyak perusakan alam, baik hutan, sungai, dan udara rusak," ujar Firli Bahuri, seperti diberitakan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis, 7 Juli 2022.

Bumi yang selama ini dihuni dan dimanfaatkan, kata Firli, harus tetap dijaga bersama demi generasi mendatang. "One earth for next generation. Ini yang digagas Indonesia bagaimana kita bisa mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengganti dengan energi baru dan terbarukan," kata Firli.

Firli pun membeberkan dampak positif dari perubahan energi fosil dengan energi baru dan terbarukan, yaitu penghematan, penyelamatan, dan menjaga keberlangsungan generasi penghuni dunia di masa depan. Oleh karenanya, Firli mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam melakukan penelitian, kajian bersama.

"Kita harus siasati bagaimana peran partai politik untuk mengatur bahwa state regulation itu dibuat tanpa korupsi. Parpol itu menentukan setiap regulasi yang disusun dan itu yang harus kita kawal," kata Firli.

Pertemuan yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri secara langsung oleh sembilan delegasi negara Anggota G20, yaitu Australia, Brazil, India, Inggris, Jerman, Prancis, Saudi Arabia, Korea Selatan, termasuk Indonesia sebagai Presidensi. Kemudian, sepuluh negara dan satu entitas hadir secara virtual, yaitu Afrika Selatan, Amerika, Argentina, China, Italia, Jepang, Kanada, Meksiko, Rusia, Turki, serta Uni Eropa.