Dialog Bouznika Jadi Gerbang Perdamaian Libya

Keberhasilan dialog Bouznika yang mempertemukan dua faksi yang bertarung di Libya memperlihatkan komitmen kuat Kerajaan Maroko menjaga perdamaian di kawasan Afrika Utara. Dialog ini digelar di Bouznika, kota yang terletak sekitar 40 kilometer arah barat daya Rabat, Ibu Kota Maroko.


“Bagaimana pun juga, stabilitas politik di Libya diperlukan sebagai pondasi perdamaian dan pembangunan. Tidak hanya di Libya, tapi juga di seluruh kawasan itu,” kata Presiden Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko, Teguh Santosa, dalam keterangan tertulis, Rabu, 16 September 2020.

Dialog ini, kata Teguh, dihadiri faksi Pemerintahan Nasional, yang berbasis di Tripoli, dengan faksi Dewan Perwakilan Rakyat, yang berbasis di Tobruk. Faksi Pemerintahan Nasional dihasilkan dalam pertemuan yang diinisiasi PBB pada Desember 2015 dan dipimpin Perdana Menteri Fayez Al Sarraj.

Sementara faksi Dewan Perwakilan hasil pemilihan umum 2014 dipimpin Marshal Khalifa Haftar yang merupakan komandan Angkatan Bersenjata Libya. Kedua faksi bersepakat untuk melakukan gencatan senjata sebagai upaya penting menuju perdamaian.

Dosen hubungan internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu juga mengatakan bahwa komitmen menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Afrika Utara, dan seluruh kontinen Afrika, diperlihatkan Maroko sejak lama. Pada 1961, Maroko mensponsori berdirinya Blok Kasablanka yang terdiri dari Maroko, Ghana, Aljazair, Guinea, Mesir, Mali, Libya.

Dua tahun, kemudian Maroko menjadi founding member dari Organization of Africa Unity (OAU). Organisasi ini, pada 1999, bermetamorfosis menjadi African Union (AU). Maroko sempat keluar dari OAU yang ikut didirikannya pada 1984 sebagai bentuk protes atas keputusan OAU menerima negara boneka Sahara.

Walau mengundurkan diri dari OAU, Maroko tetap memainkan peranan penting dalam menjaga perdamaian dan menopang pembangunan negara-negara Afrika. Di bulan Januari 2017, Maroko kembali bergabung dengan organisasi kawasan Afrika.

“Keberhasilan dialog Bouznika adalah refleksi kecintaan Raja Muhammad VI pada perdamaian di kawasan,” kata Teguh.

Konflik dan perang saudara yang melanda Libya setelah kejatuhan rezim Muammar Khadaffi pada tahun 2011. Pada 2014, upaya membangun pemerintahan yang kredibel di negara itu menemui jalan buntu. Dalam dialog Bouznika, faksi Dewan Tinggi Negara Libya di Tripoli dan faksi Parlemen Libya di Tobruk menyatakan rasa puas karena berhasil mencapai kesepakatan, yang menurut mereka, komprehensif dan memenuhi kriteria serta mekanisme menuju perdamaian.

Kedua belah pihak juga setuju untuk melanjutkan dialog selama minggu terakhir bulan ini. Dalam pertemuan lanjutan itu akan dirincikan langkah-langkah diperlukan untuk mengimplementasikan perjanjian damai.

Kedua faksi mengakui bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan dan persaudaraan. Dalam dialog tersebut, kata Teguh, dua faksi di Libya itu meminta PBB dan komunitas internasional mendukung upaya Maroko menciptakan kondisi yang tepat dan iklim kondusif dalam mencapai solusi politik komprehensif di Libya.

Kedua faksi, kata Teguh, juga berterima kasih kepada Kerajaan Maroko serta Raja Muhammad VI atas dukungan dan bantuan dalam mengatasi krisis Libya. Teguh berharap langkah ini dapat mewujudkan harapan rakyat Libya untuk membangun negara demokratis dan stabil.