Digitalisasi, Kolonialisasi dan Nasib Pendidikan Indonesia

Ilustrasi: Freepik.
Ilustrasi: Freepik.

KATA Sri Mulyani, Covid 19 ada dalam rangka mendorong dan mempercepat digitalisasi. Kira-kira seputar itu yang disampaikan Menteri Keuangan terbaik dunia terkait dengan wabah corona yang melanda dunia. 

Mestinya apa yang disampaikan Bu Sri segera disambut oleh menteri pendidikan yang sekaligus merupakan bandar digital Indonesia. Menteri Nadiem ini tidak ada yang meragukan kemampuannya dalam urusan digitalisasi online hingga fintech dan seterusnya. 

Menteri Pendidikan mendapatkan momentum paling penting dalam menjalankan pendidikan bagi seluruh bangsa, segenap lapisan masyarakat, bagi yang miskin, yang kaya, petani, buruh, anak anak, orang dewasa, hingga komisaris BUMN yang katanya akan diberikan kursus oleh menteri Erick, bahkan pendidikan untuk para menteri itu sendiri.

Menteri Pendidikan segera membangun konsep pendidikan nasional yang menyeluruh, merata, adil, bahkan gratis bagi seluru  bangsa Indonesia. Semua orang Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama memperoleh pendidikan dan pengetahuan tampa harus terhambat oleh tempat, waktu dan biaya. Semua dapat mengakses pendidikan secara mudah dan murah. 

Bagimana caranya? Menteri pendidikan, yang juga merupakan bandar online ini, dapat segera membuat kurikulum pendidikan secara nasional dengan platform digital yang dapat diikuti oleh seluruh bangsa  Indonesia dari kota hingga ke kampung secara gratis. 

Melalui digitalisasi pendidikan maka semua orang Indonesia petani, buruh orang miskin asal punya minat dapat memperoleh ijazah semua tingkatan pendidikan, bahkan menjadi ahli dibidang masing masing, memperoleh gelar-gelar akademis secara mudah dan murah hanya bermodal jaringan internet atau jaringan radio atau jaringan televisi. 

Saatnya menteri pendidikan memanifestasikan seluruh amanat   Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui digitalisasi pendidikan dan pendidikan gratis bagi seluruh bangsa Indonesia. Monggo.