Dipraperadilankan Fajri, Kejati Aceh: Kami Siap Hadapi Gugatan

Fajri. Foto: AJNN.
Fajri. Foto: AJNN.

Kasi Penkum Kejati Aceh, Munawal Hadi, mengatakan pihaknya siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh Fajri, bekas Kepala Dinas PUPR Aceh, ke Pengadilan Negeri Banda Aceh. Fajri meminta pengadilan memerintahkan kejaksaan untuk membatalkan penetapan dirinya sebagai tersangka. 


Kejati Aceh menetapkan Fajri sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan jembatan Kuala Gigieng di Pidie. Munawal mengatakan penetapan status Fajri tersebut didasarkan pada dua alat bukti kuat. 

“Kami sangat siap menghadapi (gugatan) dan Kejaksaan tinggi Aceh juga menyiapkan jaksa terbaik guna menghadiri persidangan praperadilan tersebut. Kejati Aceh akan menunjukkan fakta-fakta terkait penetapan Fajri sebagai tersangka,” kata Munawal dalam keterangan tertulis, Jumat, 14 Januari 2022.

Munawal hakul yakin PN Banda Aceh akan menolak gugatan Fajri. Apalagi, kata Munawal, hakim kali menolak permohonan praperadilan dua tersangka. 

Pengadilan, kata Munawal, menolak praperadilan yang diajukan Saifudin dan Kurniawan. Munawal berharap putusan tersebut menjadi catatan hakim dalam memutus permohonan praperadilan yang diajukan Fajri.

Fajri mengajukan praperadilan tersebut dengan alasan menemukan beberapa kejanggalan atas penetapan status tersangka. Selain itu, Fajri juga mempertanyakan dua surat perintah (Sprindik) yang di terbitkan oleh termohon Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh yakni Sprindik Nomor: Print-04/L.1/Fd.1/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 dan Sprindik Nomor: Print-08/L.1/Fd.1/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021. 

Fajri menilai sprindik ganda yang dilakukan oleh termohon menimbulkan ketidakpastian hukum bagi dirinya. Selain itu, kejaksaan juga juga tidak menyampaikan pemberitahuan penyidikan kepada dirinya lewat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).