Ditipu DKP Aceh, Pengusaha Minta Ganti Rugi Pengelolaan ICS Lampulo

Gudang Beku Terintegrasi PPS Lampulo atau gudang pembeku ikan. Foto: Fauzan/RMOL Aceh.
Gudang Beku Terintegrasi PPS Lampulo atau gudang pembeku ikan. Foto: Fauzan/RMOL Aceh.

Pengelola gudang beku terintegritas atau integrated cold storage (ICS), Erly Wadi, meminta ganti rugi kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh. Karena dinilai telah menipu dirinya yang telah menyelamatkan aset negara.


Kepada Kantor Berita RMOLAceh, Jumat, 23 September 2022, Erly Wadi, mengungkapkan sejumlah persoalan yang terjadi di pabrik pendingan ikan di kawasan Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

Erly mengatakan, gudang beku terintegritas DKP Aceh di PPS Lampulo dibangun oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2016 dengan total anggaran sekitar Rp 9 miliar. Pabrik ini memiliki kapasitas Air Blast Freezer (ABF) atau tempat pembekuan ikan sebesar 10 ton dan cold storage atau tempat pendingin ikan sebesar 200 ton.

Menurut Erly, ICS Lampulo pada awal pengelolaannya tahun 2017 ditenderkan dan dikelola oleh pihak ketiga, berinisial WY. Nilai kontrak setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 834 juta per tahun, tapi hanya berjalan selama tiga bulan dan tidak pernah menyetor PAD kepada DKP Aceh.

Kemudian ICS tersebut terbengkalai selama empat tahun. Semua aset di sana terlantar, bahkan alat dan fasilitas banyak yang sudah rusak. Kondisi ini diduga sengaja disabotase oleh pihak yang tidak diketahui, supaya ICS tersebut tidak dapat difungsikan.

"Pihak Kejaksaan Tinggi Aceh memeriksa pabrik ikan tersebut, sejumlah pejabat DKP Aceh pun juga ikut diperiksa," kata Erly Wadi.

Kemudian pada April 2021 pihak DKP Aceh melalui Kasi Pengelohan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Fitriani, beserta Kasi Kesyahbandaran PPS Kuta Raja, Abu Bakar, mengajak dan memohon kepada Direktur Utama CV. Doa Sibuah Hati (DSH) yang tak lain adalah Erly Wadi.

"Mereka minta kita bekerjasama dengan DKP Aceh untuk menghidupkan kembali ICS yang sudah mangkrak selama empat tahun tersebut agar berfungsi sebagaimana yang diharapkan," kata dia.

Atas alasan ingin menyelamatkan aset negara yang telah terbengkalai dan juga membantu para nelayan di sana, dengan menggunakan uang pribadinya sebesar Rp 120 juta, Erli Wadi memperbaiki dan menggantikan alat dan fasilitas yang rusak hingga ICS Lampulo dapat berfungsi kembali.

Di samping itu, pihak DSH meminta kontrak kerjasama tertulis dengan DKP Aceh. Dalam hal ini pihak DKP Aceh berjanji akan membuat perjanjian kerjasama/kelola dengan pihak DSH selama dua tahun atau sejak Mei 2021 sampai dengan Mei 2023 hingga ICS bisa berjalan dengan optimal.

"Namun kenyataannya, pihak DKP Aceh belum memenuhi perjanjian kontrak tersebut sampai sekarang," ujarnya.

Erly menuturkan, perusahaannya masuk ke Lampulo membawa kebermanfaatan seperti pemerintah untung dan nelayan sejahtera. Awal DSH masuk dan membeli ikan hasil tangkapan kapal nelayan dengan harga Rp 17.000 per kilogram, yang sebelumnya dibeli di bawah Rp 12.000 per kilogram. Dampaknya adalah ada peningkatan nilai jual ikan hasil tangkap nelayan mecapai Rp 3.000-5.000 per kilogram.

"Hasil tangkapan ikan nelayan di PPS Lampulo mencapai sekitar 2.000 ton per bulan atau sekitar 24.000 ton per tahun," katanya.

Dengan kenaikan harga ikan mencapai Rp. 5.000 per kilogram, berarti nelayan telah diuntungkan sebesar sekitar Rp 10 miliar per bulan atau sekitar Rp 120 miliar per tahun, yang sebelumnya ini menjadi keuntungan mafia yang memonopoli harga ikan di sana, sehingga sangat merugikan para nelayan Aceh.

Selain itu, setiap bulannya DSH juga membayar PAD ke pihak DKP Aceh. Sejak Januari-Agustus 2022, CV. DSH telah menyetor PAD sebesar Rp 808 juta kepada Pemerintah Aceh.

Adapun permasalahan yang kemudian muncul saat pengelolaan pabrik ikan itu dibawah CV. Doa Sibuah Hati adalah sejak awal pihak DKP Aceh berjanji akan mengembalikan uang pribadi Erli Wady sebesar Rp 120 juta, tapi sampai sekarang belum dikembalikan.

Kemudian DKP Aceh berjanji akan membuat perjanjian kerjasama/kelola dengan pihak DSH dan juga akan memberikan prioritas kepada DSH untuk mengelola ICS Lampulo, tapi faktanya sejak hari Jumat, 16 September 2022 sampai hari ini (22 September 2022) pihak DKP Aceh telah memasukkan ikan milik pengusaha lainnya ke tempat yang sama, akibatnya ikan pak Erli Wady telah bercampur dalam satu tempat ABF dan Cold Storage.

"Bahkan sebanyak tiga ton ikan miliknya terlantar harus menunggu antri dimasukkan ke ABF karena ukuran ABF-nya sangat kecil hanya berkapasitas sebesar 10 ton dan kondisi ada ikan milik orang lain yang telah duluan dimasukkan oleh pihak DKP Aceh," kata dia.

Jika persoalan ini tidak diselesaikan, maka Erly memohon izin kepada Pj Gubernur Aceh untuk mengambil kembali semua alat dan fasilitas miliknya di ICS Lampulo. Apabila ini terjadi, maka ICS milik DKP Aceh di PPS Lampulo tersebut akan tidak berfungsi lagi.

"Semua pihak akan rugi terutama para nelayan di Lampulo, pekerja, juga Pemerintah Aceh kehilangan PAD-nya," ujar dia.

Dalam persoalan ini, Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki perlu memanggil Kepala Dinas DKP Aceh, Aliman dan Direktur Utama DSH, Erly Wadi, untuk memberi penjelasan yang konkrit serta terang benderang.