DPR Aceh Desak Pemerintah Perpanjang Kontrak Dai Perbatasan

Irawan Abdullah. Foto: net.
Irawan Abdullah. Foto: net.

Ketua Komisi VI, DPR Aceh, Tgk Irawan Abdullah, mendesak Pemerintah agar melanjutkan kontrak para dai yang bertugas di daerah perbatasan dan pedalaman Aceh. aat ini ada 200 dai menunggu nasibnya sedang lantaran pemerintah tidak memperpanjang kontraknya mulai tahun depan, berdasarkan PP Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.


“Para dai itu selalu berada di garda terdepan untuk mengawal akidah dan mengembangkan keislaman masyarakat di perbatasan dan pedalaman Aceh yang rawan pemurtadan. Jadi sangat wajarlah para dai ini tetap dilanjutkan untuk tahun-tahun ke depan juga,” kata Tgk Irawan Abdullah, kepada Kantor Berita RMOLAceh, Senin, 14 Maret 2022.

Irawan menjelaskan, jika dilihat dari tugas yang diemban dai tersebut di daerah perbatasan, maka tidak ada alasan Pemerintah Aceh untuk mengakhiri kontrak mareka. Akan tetapi sebaliknya para dai tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya di daerah perbatasan tersebut.

Wakil Ketua F-PKS DPRA itu menyebutkan, syariat Islam di Aceh semakin hari semakin besar tantangannya. Banyak isu-isu dan pemahaman yang salah mengenai syariat Islam yang berhembus di tengah masyarakat. 

Oleh sebab itu, lanjutnya, sangat dibutuhkan peran dan kiprah para dai untuk bisa mendorong masyarakat mengamalkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan sekaligus memperkuat aqidah, membina moral dan memperkokoh ukhuwah dan syiar Islam. Apalagi di daerah perbatasan yang masyarakatnya sangat majemuk dan heterogen.

“Kami di DPRA akan terus memperjuangkan agar para dai tetap bekerja dan bertugas seperti biasa. Andaikan PP itupun diberlakukan umum seluruh Indonesia, maka Aceh dengan keistimewaan dan kekhususannya tentulah berbeda karena tidak ada di daerah lain,” kata dia.

Ia juga menyampaikan, lagi pula selama ini anggaran untuk dai perbatasan itu bukanlah bersumber dari anggaran pemerintah pusat. Tetapi anggaran tersebut merupakan anggaran dari pemerintah Aceh sendiri.

“Dari itu kami desak agar pemerintah Aceh tetap mengalokasikan anggarannya untuk para dai perbatasan. Selain itu juga harus menyusun skema yang tepat dalam menentukan kebijakan ini, sehingga tidak merugikan masyarakat Aceh sendiri yang tinggal di daerah perbatasan dan pedalaman,” ujar politikus PKS itu.