DPR Aceh Minta Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Tak Bayar THR

Ilustrasi. Foto: OJK.
Ilustrasi. Foto: OJK.

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh mengingatkan perusahaan untuk tepat waktu membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerjanya. Pemerintah juga diminta mencabut izin perusahaan yang tak mau bayar THR di Aceh.  


Ketua Komisi V DPR Aceh, M Rizal Falevi Kirani, menjelaskan bahwa perusahaan harus tetap taat pada Qanun (peraturan daerah) tentang Ketenagakerjaan di Tanah Rencong.

“Iya, pasti ada sanksi untuk perusahaan tersebut. Semua izin kemudian kebutuhan administratifnya itu akan dicabut nantinya,” kata Falevi kepada Kantor Berita RMOLAceh, Selasa, 26 Maret 2024.

Falevi menyebut, sanksi itu nantinya akan diberikan oleh Pemerintah Aceh melalui dinas terkait. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjalankan perintah qanun tersebut.

“Pemerintah Aceh harus tegas kalau mau qanun ini dijalankan. Kalau tidak, jangan buat qanun sekalian,” ujarnya. 

Dia meminta Pemerintah Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh, agar mengawal qanun ini bisa dijalankan oleh semua perusahaan yang beroperasi di Aceh. 

“Inikan menjelang lebaran Idul Fitri jadi bagi perusahaan itu wajib menjalankan perintah qanun soal THR karyawannya,” tuturnya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan pihak perusahaan tidak menunda maupun mencicil pembayaran THR bagi karyawan atau pekerjanya.

“Iya (pembayarannya harus penuh) karena itu ada ketentuannya telah kita berikan. Dimana di qanun itu disebutkan harus penuh diberikan kepada karyawan,” sebutnya.

Falevi menambahkan, bahwa Qanun Ketenagakerjaan sudah mengatur secara jelas soal THR. Sehingga perusahaan diminta mentaati dan menjalankan perintah yang sudah ada di dalam qanun tersebut.

“Aturan ini juga menyangkut kemaslahatan orang banyak. Sebab begitu banyak tenaga kerja yang membutuhkan THR ini,” kata Falevi.