DPR Aceh Sebut Kalau Gubernur Serius Pasti Segera Teken Pergub tentang Kelapa Sawit

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Tarmizi. Foto: Ist
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Tarmizi. Foto: Ist

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Tarmizi, menyebutkan kalau Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, serius dalam memperhatikan kesejahteraan petani. Pastinya, akan segera menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembelian dan Penetapan Harga Kelapa Sawit.


"Dengan lahirnya pergub tersebut maka permainan harga kelapa sawit yang selama ini terjadi, akan ter-antisipasi," kata Tarmizi, dalam keterangan tertulis, Senin, 27 September 2021.

Menurut Tarmizi, harga akan lebih stabil jika Pergub itu disahkan. Tidak lain, yang dirugikan selama petani dan pengupul sawit.

Menurut Tarmizi, Pergub tersebut bukan hanya menguntungkan petani saja dan merugikan pengusaha. Justru menguntungkan kedua belah pihak. "Ada kebijaksanaan dan keadilan yang mengakomodir keinginan semua pihak," kata dia.

Tarmizi meminta kepada tim penyusun Pergub agar betul-betul bisa objektif dan bijaksana. Sehingga tidak ada yang dirugikan. Jangan sampai nantinya setelah pergub disahkan, kata dia, petani masih melakukan protes. 

"Karena dinilai masih memihak kepada pengusaha atau pemilik pabrik kelapa sawit," kata Tarmizi. "Kita ingatkan jangan sampai kejadian seperti itu. Jika nantinya hanya menguntungkan pemilik pabrik lebih baik tidak ada pergub".

Tujuan lahirnya Pergub, kata Tarmizi, untuk membela para petani yang selama ini sangat dirugikan. Faktanya di lapangan saat ini, harga kelapa sawit yang rendah karena adanya permainan harga.

"Setau saya pergub tersebut sudah dibahas sejak tahun 2020 dan dijanjikan 2021 ini selesai, namun sampai hari ini belum diteken," kata Tarmizi.

Tarmizi meminta Pergub tersebut segera dirampungkan dan difinalkan untuk segera diteken. Sehingga petani sawit senang dan tidak terus merugi.

"Jangan alasan keterbatasan anggaran dalam membahas pergub, sehingga pergub belum final. Sedangkan untuk lain-lain seperti beli mobil pejabat cukup uangnya, untuk program apendik lebih uangnya," kata Tarmizi.