Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Hendra Budian, mengatakan seiring berakhir masa jabatan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, 5 Juli mendatang. Pejabat (pj) gubernur harus mampu mempercepat akselarasi pembangunan yang berdampak pada perbaikan keinerja perekonomian Aceh.
- Pembangunan Venue PON Dikebut, Pj Gubernur Aceh Optimis Selesai Tepat Waktu
- Tol Sibanceh Ditargetkan Rampung Agustus 2024
- Pj Gubernur Harap BSI Beri Pelayanan Terbaik Sambut PON di Aceh
Baca Juga
“Terkait dengan pengisian PJ Gubermur Aceh, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian harus betul-betul memilih orang yang tepat dan kredibel, yaitu figur yang memiliki kemampuan tidak biasa-biasa saja, tapi figur yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang tidak saja kompeten, tapi juga kuat,” kata Hendra Budian, di Banda Aceh, Sabtu, 14 Mei 2022.
Menurut Hendra Budian, Aceh berbeda dengan daerah lain. Mulai dari perspektif sosial politik hingga ekonomi. Sebagai daerah yang belum lama keluar dari konflik berkepanjangan, kata dia, ditambah dengan bencana gempa dan tsunami, permasalahan di Aceh tidaklah sederhana.
“Sebagai daerah bekas konflik yang masih menyisahkan permasalahan (residu) akibat perang Aceh, maka agenda utama Pj Gubernur terkait isu perdamaian dan kompleksitas permasalahan ekonomi yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan,” kata dia.
Oleh karena, kata dia, tugas Pj Gubernur ke depan tidaklah sederhana atau mudah. Maka figur pengganti Nova Iriansyah haruslah orang yang memiliki keamamoyan kepemipinan yang tidak bisa-biasa saja. Apalagi jika melihat tugas PJ Gubernur Aceh yang relatif lama.
Dia menilai, parameter minimal yang harus dimiliki oleh PJ Gubemrur Aceh adalah, memahami permasalahan Aceh terutama persoalan konflik Aceh sampai dengan hari ini. Kedua, mampu membangun komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan (stakeholder) terutama dengan DPR Aceh, tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemimpin adat.
Ketiga, memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi untuk membangun Aceh agar keluar dari permasalahan kemiskinan. Keempat, setia dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan negara, serta memiliki wawasan kebangsaannya kokoh dan kuat.
Selain itu, menurut Wakil Ketua Dapar Aceh ini, yang terpenting, Pj Gubemrur harus memiliki karakter Kepemipinan yang kuat, yaitu kompeten dan efektif melakukan koordinasi dan menggerakkan instrumen dan perangkat birokrasi di pemerintah Aceh serta efektif melakukan koordinasi dengan lembaga vertikal lainnya.
“ Hal amat penting lainnya, PJ Gubernur ini harus lah Strong Leader, jadi dia tidak saja kompeten, tapi efektif menggerakan instrumen birokrasi baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan kota, serta perangkat diluar pemerintah Aceh yaitu TNI dan Polri,” ujar Hendra Budian.
- Menko PMK Minta Pembangunan Venue PON Aceh-Sumut Dipercepat
- Jadi Arena PON, Pengungsi Rohingya di BMA Dipindahkan
- Pemerintah Klaim Jumlah Penduduk Miskin di Aceh Turun Jadi 14,45 Persen